Page 43 - Modul Pelatihan Pengurus Koperasi
P. 43
Tabel 2.10 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Legalitas Badan Hukum
Koperasi
Rasio (%) Nilai Kategori
76 < X ≤ 100 1 Sehat
51 < X ≤ 75 2 Cukup Sehat
26 < X ≤ 50 3 Kurang Sehat
0 < X ≤ 25 4 Tidak Sehat
Sumber: Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021
2) Izin Usaha Simpan Pinjam
Izin usaha simpan pinjam adalah izin yang diberikan oleh otoritas
atau lembaga pemerintah setempat sesuai dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 yang berbunyi “Untuk
memperoleh izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh Menteri” kepada sebuah lembaga atau badan usaha
untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan simpan
pinjam adalah kegiatan yang melibatkan penerimaan simpanan dari
anggota atau nasabah dan memberikan pinjaman kepada anggota atau
nasabah dengan syarat-syarat tertentu. Izin Usaha Simpan Pinjam
adalah Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau
kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi
persyaratan dan/atau Komitmen (Republik Indonesia, 2018).
Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15
Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan
koperasi, Penilaian indikator Izin Usaha Simpan Pinjam didasarkan
pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 3 pertanyaan.
Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah
ini:
38
