Page 17 - E-Modul Sejarah Perjuangan R.M Tirto Adhi Soerdjo
P. 17
Pada tanggal 1 Januari 1907, Tirto Adhi Soerdjo kembali menerbitkan surat kabar
dengan nama yang baru yaitu Medan Prijaji. Medan Prijaji lahir sebagai Jurnalisme
Advokasi atau surat kabar pembela kaum tertindas. Medan Prijaji dijadikan sebagai wadah
bagi Tirto Adhi Soerdjo dalam mewujudkan cita-citanya untuk membela dan
memperjuangkan hak-hak orang-orang yang ditindas dan diperas oleh pemerintah
kolonial Belanda. Surat kabar Medan Prijaji memiliki delapan butir gagasan sebagai
wujud dari Jurnalisme Advokasi, antara lain surat kabar yang memberikan bantuan
hukum, menjadi penyuluh keadilan, memberi informasi, wadah bagi orang-orang yang
tertindas mengadu permasalahannya, mencari pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan
pekerjaan di Betawi, surat kabar penggerak bangsa untuk berorganisasi dan
mengorganisasi diri, membangun dan memajukan bangsa, serta memperkuat bangsa
dalam usaha perdagangan (Toer 1985:46). Selain itu, Medan Prijaji, juga memiliki
semboyan yang tertuang dalam “konsep kebangsaan tanpa membedakan kasta sosial, ras
dan status sosial”.
Medan Prijaji semakin terang-terangan menjadi ujung tombak dalam melakukan
perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda. Medan Prijaji tumbuh sebagai suatu
ancaman baru bagi perintah kolonial Belanda karena semakin gencar dalam memberikan
perlindungan dan memperjuangkan hak-hak kaum pribumi jika tersandung kasus ataupun
penindasan. Goresan tinta Tirto Adhi Soerdjo dalam Medan Prijaji begitu tajam dan
garang dalam mengkritik setiap kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda yang
memberatkan kaum pribumi.
Untuk semakin memperkuat Medan Prijaji, Tirto Adho Soerdjo meluncurkaan
surat kabar baru yang diberi nama Soeloeh Keadilan pada bulan April 1907. Soeloeh
Keadilan merupakan surat kabar yang berisi berita-berita tentang hukum dan didaulat
sebagai surat kabar pendukung Medan Prijaji. Tirto Adhi Soerdjo menjadikan dua surat
kabar tersebut sebagai senjata untuk memberi pengawalan kepada rakyat pribumi dalam
menepis penindasan dari pemerintah kolonial belanda dengan tetap menggelorakan
konsep kebangsaan.
7
