Page 6 - stunting di indonesia

Volume 1│Nomor 1│Juli 2019 Journal of Political Issues − 7

10) Menyediakan banyuan dan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara
jaminan sosial bagi Ekslusif Pada Bayi di Indonesia
keluarga miskin 8) Peraturan Menteri Kesehatan
11) Meningkatkan ketahanan (Permenkes) No. 15/2013 tentang
pangan dan gizi. Tata Cara Penyediaan Fasilitas
Kedua kerangka Intervensi Khusus Menyusui dan/atau Memerah
Stunting diatas sudah direncanakan dan Air Susu Ibu.
dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia 9) Permenkes No.3/2014 tentang
sebagai bagian dari upaya nasional untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
mencegah dan mengurangi prevalensi (STBM)
stunting. 10) Permenkes No.23/2014 tentang
Upaya Perbaikan Gizi
Kebijakan dan Program Terkait 11) Kerangka Kebijakan Gerakan
Intervensi Stunting Nasional Percepatan Gizi Dalam
Terkait upaya untuk mengurangi Rangka Seribu Hari Pertama
serta menangani prevalensi stunting. Kehidupan (Gerakan 1000 HPK),
Pemerintah di tingkat nasional telah 2013.
mengeluarkan berbagai kebijakan serta 12) Hari Pertama Kehidupan (Gerakan
regulasi yang diharapkan dapat 1000 HPK), 2013
berkontribusi pada pengurangan Selain mengeluarkan paket
prevalensi stunting, termasuk diantaranya: kebijakan dan regulasi.
1) Rencana Pembangunan Jangka Kementerian/Lembaga (K/L) juga
Panjang Nasional (RPJPN) 2005- sebenarnya telah memiliki program baik
2025 (Pemerintah melalui program terkait intervensi gizi spesifik maupun
pembangunan nasional ‘Akses intervensi gizi sensitif, yang potensial
Universal Air Minum dan Sanitasi untuk menurunkan stunting. Intervensi
Tahun 2019’, menetapkan bahwa Program Gizi Spesifik dilakukan oleh
pada tahun 2019, Indonesia dapat kementerian Kesehatan (Kemenkes)
menyediakan layanan air minum dan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat
sanitasi yang layak bagi 100% rakyat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu
Indonesia). (Posyandu) melalui Gerakan 1000 Hari
2) Rencana Pembangunan Jangka Pertama Kehidupan (HPK) (10
Menengah (RPJM) 2015-2019 (target Kabupaten/Koota Prioritas untuk Itervensi
penurunan prevalensi stunting Anak Kerdil (Stunting), 2017).
menjadi 28% pada 2019). Selain itu beberapa program
3) Rencana Aksi Nasional Pangan dan lainnya adalah Pemberian Makanan
Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011 Tambahan (PMT) Balita Gizi Kurang
4) Undang-Undang (UU) No. 36/2009 Oleh Kementerian Kesehatan/Kemenkes
tentang Kesehatan melalui Puskesmas dan Posyandu.
5) Peraturan Pemerintah (PP) No. Program terkait meliputi pembinaan
33/2012 tentang Air Susu Ibu Posyandu dan penyuluhan serta
Ekslusif penyediaan makanan pendukung gizi
6) Peraturan Presiden (Perpres) No. untuk balita kurang gizi usia 6-59 bulan
42/2013 tentang Gerakan Nasional berbasis pangan lokal (misalnya melalui
Percepatan Perbaikan Gizi Hari Makan Anak/HMA). Anggaran
7) Keputusan Menteri Kesehatan program berasal dari Bantuan Operasional
(Kepmenkes) No. Kesehatan (BOK) -Dana Alokasi Khusus
450/Menkes/SK/IV/2004 tentang (DAK) Non Fisik sebesar Rp.

Doi: https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2
Copyright (c) 2019 Rini Archda Saputri, Jeki Tumangger
E-ISSN:2685-7766