Page 17 - Sinar Tani Edisi 4097
P. 17
Pangan Edisi 6 - 12 Agustus 2025 | No. 4097 Tahun LV 17
Babak
Baru
Beras
Oplosan
Kasus beras oplosan telah menarik produknya dari pasar.
terus menggelinding. Beberapa merek yang menjadi
langganan di pasar modern kini
Setelah kasus menghilang. Justru ada beberapa
212 merek beras merek beras yang baru mulai
mengisi stok gerai di pasar modern
ditemukan tidak tersebut.
ini
Saat
pemerintah
sesuai dengan menindaklanjuti temuan tengah
terkait
standar mutu dan kualitas dan praktik perdagangan beberapa perusahaan, kasus Bukan hanya itu, ia juga
dijual di atas harga beras di pasar. Dari investigasi di 268 terbaru ditemukan oplosan beras meminta Direktur Pengadaan untuk
mengecek perdagangan kantong
menemukan
Riau
SPHP.
titik sampel di daerah lumbung padi,
Polda
eceran tertinggi ditemukan bahwa 212 sampel tidak pengoplosan beras SPHP di Jalan beras SPHP tersebut dan membuat
(HET), kasus sesuai dengan standar mutu dan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan sistem untuk mencegah adanya
dijual di atas Harga Eceran Tertinggi
penjualan kantong tersebut secara
Tenayan Raya, Pekanbaru.
terakhir ditemukan (HET). Pemeriksaan dilakukan Menanggapi kasus tersebut, ilegal. ”Kami sudah memikirkan
pengoplosan beras melalui 13 laboratorium independen Direktur Utama Perum Bulog, untuk menambahkan ID khusus,
SPHP yang terjadi di di seluruh Indonesia. Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan atau tanda seperti memasukan
kronologisnya.
“Ini bukan sekadar kasus beras
kertas khusus agar pembeli beras
ada
Menurutnya,
Pelalawan, Riau. oplosan. Ini lebih dari itu. Beras oknum yang membeli kantong SPHP SPHP yakin beras tersebut milik
kualitas biasa dijual sebagai premium bekas. Kemudian, pelaku tersebut Bulog,” katanya.
tanpa proses pencampuran. Ini membeli beras dengan harga Dalam kasus ini, polisi menyita
adalah manipulasi yang merugikan Rp 8.000/kg, lalu beras tersebut 9 ton beras oplosan dari seorang
asus oplosan beras yang masyarakat,” kata Menteri Pertanian, dicampur dengan beras patahan. pengusaha atau distributor lokal
ramai akhir-akhir ini Andi Amran Sulaiman. Beras yang sudah dicampur atau berinisial R yang kini sudah ditetapkan
telah menarik Presiden Kementerian Pertanian telah oplosan dimasukkan ke kantong tersangka. Beras tersebut dijual Rp
Prabowo Subianto untuk melaporkan temuan ini kepada Satgas SPHP, lalu menjual dengan harga Rp 5.000-7.000 lebih mahal dari harga
ikut turun tangan. Saat Pangan Mabes Polri dan Kejaksaan 13 ribu/kg ke masyarakat. seharusnya. Bahkan diperkirakan
Kperesmian Koperasi Desa Agung, dengan pemeriksaan “Hasil pemeriksaan, oknum selisihnya dapat mencapai Rp 9.000
Merah Putih di Desa Bentangan, terhadap 26 merek beras, dan 40 tersebut mengakui hal itu. Jadi bukan jika dioplos menjadi beras premium.
Wonosari, Kabupaten Klaten, merek lainnya akan segera menyusul. Bulog yang melakukan pengolosan,” Operasi yang dipimpin Direktorat
Jawa Tengah, Presiden Prabowo Dari hasil pengawasan bersama, 90 ujarnya Rizal saat berkunjung ke Reskrimsus Polda Riau di bawah
mengungkap adanya praktik persen sampel yang diperiksa tidak Koperasi Kelurahan Merah Putih Kombes Ade Kuncoro mengungkap
manipulasi di pasar beras nasional. memenuhi standar. Melawai yang berada di Blok M dua modus operandi yang dilakukan
Terdapat beras kualitas eceran atau Pemerintah menyampaikan Square, Jakarta Selatan, Minggu tersangka R. Pertama, pelaku
medium dikemas sebagai beras apresiasi kepada pelaku usaha yang (27/7). mencampur beras medium dengan
premium, lalu dijual dengan harga telah secara sukarela menarik dan Jadi lanjut Rizal, persoalannya beras berkualitas buruk atau reject
jauh di atas HET. menyesuaikan harga produk mereka adalah oknum atau pelaku tersebut kemudian di-repacking menjadi
Presiden yang pernah menjadi dengan kualitas sebenarnya. Namun membeli kantong bekas SPHP, beras SPHP. Kedua, pelaku membeli
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Amran menganggap tidak ada kemudian memasukan beras oplosan beras murah dari Pelalawan dan
Tani Indonesia (HKTI) ini menilai, alasan harga beras berada di atas dan dijual ke masyarakat. Dirinya mengemasnya ulang dalam karung
kasus tersebut bukan sekadar HET, mengingat kondisi produksi dan juga telah mengingatkan penyedia bermerek premium seperti Aira,
pelanggaran administratif, melainkan stok nasional dalam kondisi sangat kantong kemasan SPHP. “Saya Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak
penipuan, kejahatan ekonomi, dan baik. coba cek di salah satu market Kusuik untuk menipu konsumen.
bentuk penghianatan terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) place, ternyata ada yang menjual Barang bukti yang disita meliputi
bangsa. Baginya, permainan harga mencatat produksi beras nasional kantong beras SPHP. Jadi saya 79 karung beras SPHP oplosan, 4
oleh penggilingan padi besar periode Januari–Agustus 2025 tekankan kepada perusahaan yang karung bermerek premium berisi
dan produsen beras nakal telah diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, memproduksi kantong SPHP,” beras rendah, 18 karung kosong
merugikan petani. atau naik 14,09% dibanding periode tegasnya. SPHP, timbangan digital, mesin jahit,
“Ada penggilingan padi besar yang sama tahun 2024 yang sebesar Untuk menyusuri kasus tersebut, dan benang jahit. Atas perbuatannya,
yang nakal. Jika mereka tidak patuh 21,88 juta ton. “Produksi tinggi, stok pihaknya telah menurukan tim ke tersangka dijerat dengan Pasal 62
pada kepentingan negara, saya akan melimpah. Tidak ada alasan bagi daerah untuk berkoordinasi dengan ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e
sita dan serahkan kepada koperasi siapa pun untuk menaikkan harga Satgas Pangan dan Babinsa guna dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d
untuk dikelola demi kesejahteraan seenaknya,” katanya. melakukan pengawasan. Bukan dan h Undang-Undang Nomor 8
petani,” tegas Prabowo. hanya itu, Bulog melibatkan Tahun 1999 tentang Perlindungan
Dari hasil pantauan Sinar Tani di Kasus Beras SPHP pengurus Koperasi Desa Merah Putih Konsumen, dengan ancaman pidana
lapangan, ada beberapa perusahaan Belum kelar persoalan kasus untuk melaporkan ke Satgas Pangan 5 tahun penjara dan denda maksimal
penggilingan beras besar yang kini oplosan beras yang diproduksi kalau ada pelanggaran. Rp2 miliar. Yul
