Page 104 - Buku 9

Warga desa yang mampu umumnya menyediakan air bersih
dengan membuat sumur sendiri. Sementara desa-desa yang
kesulitan air, atau warga yang kurang mampu, mengalami
keterbatasan dalam memanfaatkan air bersih. Meskipun
demikian tetap ada banyak desa yang memiliki sumber
mata air sebagai sumberdaya milik bersama, yang bisa di-
manfaatkan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat.
Kondisi ini yang mendorong prakarsa masyarakat untuk
menyediakan air bersih secara mandiri dengan memanfaat-
kan sumber air yang tersedia dan menggunakan teknologi
tepat guna. Inilah yang disebut sebagai kepentingan mas-
yarakat setempat.
Karena kedudukan, bentuk dan sifat desa berbeda den-
gan pemerintah daerah, maka kewenangan ”mengatur dan
mengurus” yang dimiliki desa sangat berbeda dengan ke-
wenangan pemerintah daerah. UU No. 6/2014 memang
tidak memuat norma yang tersurat tentang prinsip dan
ketentuan tentang kewenangan desa. Namun di balik je-
nis-jenis kewenangan yang tersurat, ada makna dan nalar
yang dapat dipahami. Berbeda dengan kewenangan pemer-
intah, ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam
kewenangan desa:

1. Baik kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal
bukanlah kewenangan yang diserahkan oleh pemerin-
tah, bukan juga merupakan sisa (residu) yang dilimpah-
kan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana per-
nah diatur dalam UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005.
Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, kedua

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 103