Page 108 - Buku 9
P. 108
b. Membentuk dan menetapkan susunan dan personil
perangkat desa.Menyelenggarakan musyawarah desa.
c. Menyusun dan menetapkan perencanaan desa.
Menyusun, menetapkan dan melaksanakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
d. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan
desa.
e. Membentuk dan membina lembaga-lembaga
kemasyarakatan maupun lembaga adat.
f. Membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).
Kewenangan atau Hak Asal-usul. Kewenangan/hak
asal-usul sering disebut juga sebagai “hak purba”, “hak tr-
adisional”, “hak bawaan” atau “hak asli”. Semua istilah itu
memiliki kesamaan, yang pada dasarnya mencakup dua
pengertian sekaligus. Pertama, hak-hak asli masa lalu yang
telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap
dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sam-
pai sekarang. Tanah bengkok di Jawa maupun tanah ulayat/
adat di Luar Jawa merupakan contoh paling nyata hak asli/
asal-usul itu, yang dimiliki oleh desa sebelum lahir NKRI
dan tetap dibawa menjadi menjadi milik desa sesudah lahir
NKRI sampai sekarang.
Kedua, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa
yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku. Pasar desa maupun tambatan
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 107
