Page 103 - Buku 9
P. 103
berkaitan dengan pelayanan publik kepada warga yang su-
dah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Se-
mentara kepentingan masyarakat setempat adalah kebutu-
han bersama masyarakat yang terkait dengan penghidupan
dan kehidupan sehari-hari masyarakat, muncul dari prakar-
sa masyarakat, berskala dan bersifat lokal (setempat), dan
terkadang belum tercakup dalam peraturan dan kebijakan
pemerintah.
Ada banyak contoh kepentingan masyarakat setempat.
Sungai yang melintasi antardesa merupakan urusan pemer-
intahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/
kota. Tetapi masyarakat beberapa desa di tepian sungai itu
mempunyai kebutuhan menangkap air sungai untuk pen-
gairan sawah dan pengembangan perikanan darat. Kemu-
dian beberapa desa mengambil prakarsa untuk menangkap
(mengalirkan) air sungai itu dengan persetujuan bupati.
Jadilah saluran air yang digunakan masyarakat untuk men-
gairi sawah dan kolam ikan darat. Karena itu menangkap
air sungai beserta pengaturannya merupakan kepentingan
masyarakat setempat yang menjadi kewenangan desa.
Contoh lain lagi adalah penyediaan air bersih. Menurut
peraturan, penyediaan air bersih merupakan kewenangan
dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Setiap
kabupaten/kota di Indonesia pada umumnya memiliki Pe-
rusahaan Air Minum (PAM) sebagai bentuk bisnis sosial
untuk melayani kebutuhan air bersih. Namun PAM Daer-
ah pada umumnya hanya mampu menjangkau di kawasan
perkotaan, yang tidak mampu menjangkau ke pelosok desa.
102 REGULASI BARU,DESA BARU
