Page 107 - Buku 9

Tabel 3.2
Kewenangan desa menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 6/2014
UU No. 32/2004 UU No. 6/2014
Urusan pemerintahan yang sudah ada Kewenangan berdasarkan hak asal usul
berdasarkan hak asal-usul desa
Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan lokal berskala Desa
kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa
Tugas pembantuan dari Pemerintah, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemer-
pemerintah provinsi, dan/atau intah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
pemerintah kabupaten/kota
Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Kewenangan lain yang ditugaskan oleh
peraturan perundangperundangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/
diserahkan kepada desa Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Kewenangan desa sebenarnya tidak hanya mencakup
empat butir besar tersebut. Ada satu jenis kewenangan lagi
yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan melekat atau ser-
ing disebut sebagai kewenangan atributif yang tidak tersu-
rat dalam UU No. 6/2014. Sebagai organisasi pemerintahan,
desa memiliki sejumlah kewenangan melekat (atributif) tan-
pa harus disebutkan secara tersurat (eksplisit) dalam daftar
kewenangan desa. Ada sejumlah kewenangan melekat milik
desa yang sudah dimandatkan oleh UU No. 6/2014, yakni:
a. Memilih kepala desa dan menyelenggarakan pemilihan
kepala desa.

106 REGULASI BARU,DESA BARU