Page 112 - Buku 9
P. 112
dan musyawarah dea dan mendapat ijin tertulis dari Bupa-
ti/Walikota dan Gubernur. Ketentuan ini memperkuat per-
an perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap hak
asal-usul desa, guna menjaga kelestarian sekaligus mengh-
indari penyalahgunaan wewenang kepala desa.
Jika tanah merupakan sumberdaya ekonomi bagi desa,
maka adat, lembaga dan pratana lokal, dan kearifan lokal
merupakan sumberdaya sosial budaya bagi desa. Kom-
ponen sosial budaya inilah yang membedakan desa dengan
daerah, sekaligus membentuk desa sebagai “pemerintahan
masyarakat” yang menyatu dengan kehidupan sosial bu-
daya masyarakat setempat. Pranata dan kearifan lokal me-
mang sangat beragam, tetapi secara umum mengutamakan
prinsip keseimbangan, kecukupan dan keberlanjutan.
Prinsip keseimbangan mengajarkan tentang harmoni yang
seimbang dalam hubungan antara manusia dengan ma-
nusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan.
Prinsip kecukupan dan keberlanjutan menjadi nilai dasar
dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pranata lokal men-
gajarkan bahwa setiap jenis sumberdaya alam (laut, sungai,
air, hutan dan sebagainya) dikelola bersama untuk kepent-
ingan bersama; juga mengatur masyarakat untuk meman-
faatkan berbagai sumberdaya alam secukupnya, atau mela-
rang setiap orang berbuat serakah mengambil sumberdaya
alam secara berlebihan. Kecukupan itu menjadi dasar bagi
keberlanjutan, artinya sumberdaya alam yang tersedia tidak
boleh dihabiskan secara serakah untuk hari ini, tetapi juga
harus diwariskan secara terus-menerus kepada anak cucu
generasi mendatang.
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 111
