Page 117 - Buku 9
P. 117
di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengem-
bangan usaha agribisnis perdesaan (Pertanian), desa siaga
(Kesehatan), program pembangunan infrastruktur perde-
saan (PU), pamsimas (PU), desa prima (Pemberdayaan Per-
empuan dan Anak), desa produktif (Nakertrans), satu desa
satu produk (Koperasi dan UMKM), desa berketahanan
sosial (Sosial), program keluarga harapan (Sosial) dan lain-
lain. Semua itu adalah kewenangan lokal berskala desa yang
dimandatkan oleh UU No. 6/2014 untuk diatur dan diurus
oleh desa.
Namun bukan berarti kementerian sektoral tidak boleh
masuk ke desa. Tentu sifat bersama (concurrent) kepent-
ingan masyarakat setempat dengan urusan pemerintahan
tidak bisa dihindari. Karena itu dibutuhkan pembagian ker-
ja dan sinergi. Kelembagaan, perencanaan, penganggaran
dan pelayanan merupakan otoritas dan akuntabilitas desa,
sementara pembinaan teknis (termasuk inovasi ilmu dan te-
knologi) merupakan domain Kementerian/Lembaga (K/L)
atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis. Sebagai
contoh desa mempunyai kewenangan lokal untuk mengem-
bangkan dan memberdayakan kelompok tani serta meren-
canan dan menganggarkan kepentingan petani. Sedangkan
K/L maupun SKPD pertanian melakukan pembinaan dan
dukungan terhadap inovasi teknologi pertanian.
Kewenangan Penugasan. Penugasan, seperti hal-
nya tugas pembantuan, tidak bermakna pengaturan ten-
tang penyerahan dan/atau pelimpahan kewenangan secara
permanen yang dirumuskan dalam peraturan pemerintah,
116 REGULASI BARU,DESA BARU
