Page 122 - Buku 9

tuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir
Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keteran-
gan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat
diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah
atas nama Kepala Instansi Pelaksana; (c) Desa menge-
luarkan berbagai surat keterangan untuk diteruskan ke
level yang lebih atas. Untuk butir ini, desa menjalankan
penugasan yang membantu pemerintah.

3. UU No. 18/2012 tentang Pangan: Desa menetapkan je-
nis dan jumlah cadangan Pangan tertentu sesuai den-
gan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. UU ini
berarti memberikan mandat tentang kewenangan lokal
desa di bidang pangan, yakni mengatur dan menye-
diakan cadangan pangan yang sesuai dengan kondisi
lokal.
4. UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan menegaskan bahwa pos pen-
yuluhan desa bersifat nonstruktural dan merupakan
urusan yang diserahkan kepada desa. Artinya desa
membentuk, mengatur, mengelola, membiayai dan
membina pos penyuluhan desa.
5. UU No. 31/2004 tentang Perikanan menegaskan bahwa
kewenangan perikanan merupakan kewenangan pemer-
intah. Sementara nelayan kecil bebas menangkap ikan
dan budidaya ikan dimanapun tanpa harus izin dan
membayar pungutan. UU ini tidak mengenal desa, me-
lainkan mengenal masyarakat, sebab desa dikonstruksi
sebagai masyarakat, atau salah satu komponen mas-

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 121