Page 124 - Buku 9
P. 124
dalam hal ini adalah menjalankan tugas atau membantu
terlibat dalam proses faislitasi yang dilakukan oleh pe-
merintah daerah.
8. UU No. 18/2012 tentang Pangan, Desa menetapkan je-
nis dan jumlah cadangan Pangan tertentu sesuai dengan
kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.
Jika daftar kewenangan desa sudah ditegaskan, namun
tetap muncul pertanyaan, apa yang bukan menjadi kewenan-
gan desa” sangat penting untuk diperhatikan, sebab dalam
praktik pemerintahan desa dan pelaksanaan kewenangan
sering muncul dua masalah. Pertama, dalam menyusun pe-
rencanaan, desa sering meraba-raba jenis-jenis kewenangan
yang akan direncanakan, karena belum jelasnya ketentuan
dan pedoman. Kedua, karena keterbatasan kemampuan pe-
merintah menjalankan kewenangan dan memberikan pe-
layanan publik, banyak desa sering menangani urusan-uru-
san yang bukan menjadi kewenangannya meskipun telah
terbukti desa itu mampu menjalankan. Sebagai contoh desa
mengadakan ruang kelas untuk sekolah dasar; desa mendi-
rikan Sekolah Menengah Atas (SMA); desa mendirikan ru-
mah sakit untuk rawat inap; maupun desa memperbaiki dan
merawat jalan kabupaten. Kehendak desa ini sangat baik
untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, tetapi
hal itu keliru (salah) karena beberapa urusan tersebut sebe-
narnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemer-
intah kabupaten/kota.
Pertama, kewenangan yang telah ditetapkan sebagai
kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah. Sebagai
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 123
