Page 127 - Buku 9

Apakah desa tidak berhak memperoleh uang atau bagi
hasil dari bisnis pertambangan mineral bukan logam dan
batuan? Tidak ada peraturan yang membolehkan desa me-
mungut uang kepada pemohon IPR. Pemegang IPR hanya
berkewajiban membayar pajak daerah kepada kabupaten/
kota, bukan kepada desa. UU No. 28/2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah juga menegaskan bahwa Pa-
jak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk salah satu
jenis penerimaan pajak daerah. PP No. 72/2005 memang
mengatur tentang pembagian sebagian pajak dan retribusi
daerah kepada desa. Tetapi ketentuan ini digugurkan oleh
UU No. 28/2009 sebab UU tidak mengatur tentang bagi ha-
sil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa.

Dengan memperhatikan berbagai peraturan perun-
dang-undangan itu desa tidak berwenang mengatur, mengu-
rus dan mengambil keuntungan dari pertambangan mineral
bukan logam dan batuan (tambang galian C), kecuali hanya
bertugas membantu penerbitan surat keterangan bagi pem-
ohon IPR (individu, kelompok masyarakat dan koperasi)
baik yang berasal dari desa yang bersangkutan maupun dari
luar desa. Namun tentu masih ada celah untuk pengambi-
lan peran dan keuntungan desa secara tidak langsung dari
bisnis tambang mineral bukan logam dan batuan. Bisnis
tambang tersebut tentu membuka lapangan pekerjaan bagi
warga masyarakat desa setempat serta menggairahkan ke-
giatan ekonomi lokal, termasuk berdampak pada kegiatan
bisnis skala kecil lain yang dijalankan oleh warga desa. Di
sisi lain desa juga bisa mengembangkan kerjasama dengan
pelaku bisnis tambang itu, misalnya BUMDes yang didiri-

126 REGULASI BARU,DESA BARU