Page 128 - Buku 9

kan desa dapat menyewakan truk atau peralatan lain kepa-
da pengusaha.
Kelancaran bisnis tambang rakyat itu juga terkait den-
gan peran dan tanggungjawab kepala desa, khususnya tang-
gungjawab membina dan mengembangkan perekonomian
masyarakat desa. Desa dapat mengambil peran memfasil-
itasi, mempersiapkan atau memberdayakan masyarakat,
baik individu, kelompok masyarakat maupun koperasi, agar
mereka mampu mengakses IPR atas tambang mineral bu-
kan logam dan batuan di wilayah desa yang bersangkutan.
Peran ini sebenarnya serupa dengan agenda “mengurus”,
yani tindakan kepala desa menggerakkan (atau konsoli-
dasi) kepada pemilik lahan untuk mengembangkan hutan
rakyat, kandang terpadu, kebun rakyat, pertanian organik
dan lain-lain. Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat yang memberikan sumbangan
terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kes-
ejahteraan.
Bisnis tambang itu tentu juga mendatangkan kerugian
bagi desa dan masyarakat, misalnya kerusakan jalan desa
akibat dari kegiatan pengangkutan. Desa tentu menghada-
pi keterbatasan bidaya untuk pembangunan dan perawatan
jalan, apalagi tidak didukung dengan bagi hasil pajak min-
eral bukan logam dan batuan. Tetapi hal bukan malapeta-
ka. Sesuai dengan kebiasaan dan kearifan lokal, desa dapat
bermusyawarah dengan pihak pengusaha setempat untuk
memperoleh iuran pembangunan yang bisa digunakan se-
bagai dana perawatan jalan desa. Dari sisi pengusaha, iuran

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 127