Page 126 - Buku 9

umnya masih terbiasa menyebut galian tambang C. Selama
ini kewenangan mengatur dan mengurus mineral bukan log-
am dan batuan (galian tambang C) berada di tangan bupati/
walikota. Desa tidak berhak mengambil, apalagi mengatur
dan mengurusnya, sehingga banyak desa menyampaikan
tuntutan agar mempunyai hak untuk mengambil dan mem-
produksi batu dan pasir untuk pendapatan desa.

UU pertambangan mineral dan batubara tidak membu-
ka ruang bagi masyarakat setempat mengambilnya untuk
keperluan membangun rumah rakyat dan fasilitas umum.
Pemanfaatan atau pengambilan mineral bukan logam dan
batuan diatur secara tegas dan ketat dalam PP No. 23/2010
dengan skema eksplorasi dan produksi secara legal. PP ini
mengatur tentang pertambangan rakyat (untuk mineral
bukan logam dan batuan) yang bersentuhan dengan desa
dan masyarakat setempat. Bupati/walikota mempunyai ke-
wenangan untuk mengatur Wilayah Pertambangan Rakyat
(WPR) dan mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
di area WPR. Pasal 47 menegaskan: “IPR diberikan oleh
bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan
oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun
kelompok masyarakat dan/atau koperasi”. Dengan demiki-
an, desa dan juga BUMDes, tidak mempunyai hak untuk ikut
berbisnis tambang mineral bukan logam dan batuan. Dalam
hal ini desa (kepala desa) mempunyai tugas membantu,
yakni mengeluarkan surat keterangan kepada pemohon IPR
(perorangan, kelompok masyarakat maupun koperasi).

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 125