Page 121 - Buku 9

wenangan lain dalam hal ini tidak bermakna “mengatur”,
melainkan bermakna “mengurus” atau mengelola, men-
jalankan, melaksanakan dan menikmati. Ada beberapa con-
toh undang-undang yang memberi penugasan kepada desa,
bahkan memberikan mandat kewenangan kepada desa:

1. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang mengenal
hutan desa atau hutan adat. UU ini menegaskan penyer-
ahan kewenangan kepada masyarakat hukum adat,
yang dalam hal ini adalah desa atau yang disebut den-
gan nama lain. Pasal 67 UU ini menegaskan sebagai
berikut:Masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya
berhak: (a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat
adat yang bersangkutan; (b) melakukan kegiatan pen-
gelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan (c)
mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkat-
kan kesejahteraannya

2. UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudu-
kan yang menegaskan: (a) Kabupaten/kota melakukan
penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan seba-
gian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan
asas tugas pembantuan; (b) Surat Keterangan Pindah
Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu
desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Pen-
duduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan
dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran un-

120 REGULASI BARU,DESA BARU