Page 118 - Buku 9

peraturan menteri maupun peraturan daerah. Presiden,
Menteri atau Kepala Lembaga, Gubernur maupun Bupa-
ti/Walikota sewaktu-waktu dapat memberikan penugasan
kepada desa, dengan memberi “surat tugas” kepada kepa-
la desa, untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik pembangunan dan pemberdayaan mas-
yarakat. Pemberi tugas mempunyai kewenangan dan tang-
gungjawab, sementara desa berposisi mengurus dan mem-
bantu tugas yang diberikan. Atas tugas itu pemberi tugas
menyertakan biaya kepada desa. Penugasan semacam ini
didasarkan pada beberapa pertimbangan: (a) pemerintah
menghadapi keterbatasan sumberdaya untuk menyeleng-
garakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang
menjangkau ke seluruh pelosok masyarakat dan setiap ru-
mah tangga; (b) desa lebih dekat, tahu dan mampu men-
jangkau pelayanan kepada masyarakat; (c) pelaksanaan tu-
gas ke level bawah lebih efisien (berbiaya murah) dan efektif
(tepat sasaran) jika dilakukan oleh desa daripada dilakukan
sendiri oleh aparat pemerintah.
Jenis penugasan ini kepada desa begitu banyak seperti
penerbitan berbagai surat keterangan dan pengantar, surat
keterangan hak atas tanah, memberikan rekomendasi izin
(pertambangan, usaha, perkebunan, hutan, pemanfaatan
air bawah tanah, perumahan, perikanan, dan masih ban-
yak lagi), mamfasilitasi penyediaan lahan untuk fasilitas
publik, membentuk panitia pemungutan suara dan tempat
pemungutan suara dalam pemilihan umum, distribusi ber-
as miskin dan pupuk bersubsidi, memfasilitasi kampanye/
sosialisasi antinarkoba dan HIV/AIDS, membantu atau

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 117