Page 115 - Buku 9
P. 115
Tabel 3.3
Daftar positif kewenangan lokal berskala desa
(sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 1/2015)
No Mandat pembangunan Daftar kewenangan lokal
1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, sanggar belajar dan seni,
perpustakaan desa, poliklinik desa.
2 Sarana dan prasarana Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah,
sanitasi dan drainase, irigasi tersier, dan lain-lain.
3 Ekonomi lokal Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan, lum-
bung pangan, tambatan perahu, wisata desa, kios, rumah
potong hewan dan tempat pelelangan ikan desa, dan lain-
lain.
4 SDA dan lingkungan Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, dll.
Penjelasan UU No. 6/2014 menegaskan “kewenangan
lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan
oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa
dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu,
pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, san-
itasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan
belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan
Desa. Berbagai jenis kewenangan lokal ini merupakan con-
toh konkret. Namun kewenangan lokal tidak terbatas pada
contoh itu, melainkan sangat terbuka dan bisa berkembang
lebih banyak sesuai dengan konteks lokal dan prakarsa mas-
yarakat.
114 REGULASI BARU,DESA BARU
