Page 111 - Buku 9
P. 111
kan perlindungan (proteksi) untuk menjaga kelestarian dan
optimalisasi pemanfataan. Sebagai contoh hak asal-usul
adalah tanah desa, dimana desa mempunyai kewenangan
penuh mengatur dan mengurusnya. Tetapi tidak mustahil
kepala desa melakukan penyalahgunaan kewenangan, mis-
alnya menjual tanah desa kepada pihak ketiga sehingga mer-
ugikan desa dan masyarakat. Untuk itu pemerintah melalui
Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No.
4/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang
1
memberikan pedoman pemanfataan sekaligus juga mem-
berikan perlindungan. Pasal 15 misalnya, menegaskan bah-
wa terhadap kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak
diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepa-
da pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
Ketentuan ini bermakna sebagai perlindungan dan pelestar-
ian. Tanah desa tetap bisa dilepas hanya untuk kepentingan
umum misalnya untuk membangun sekolah, rumah sakit,
kantor pemerintah, jalan, tempat ibadah dan lain-lain. Jika
ada uang ganti rugi atas pelepasan tanah desa, maka uang
harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik
dan berlokasi di desa setempat. Kepala Desa berwenang
mengeluarkan keputusan untuk pelepasan hak atas tanah
desa tersebut, namun pemerintah memberikan batasan dan
perlindungan, dengan menegaskan bahwa Keputusan Kepa-
la Desa bisa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD
1 Meskipun Permendagri ini merupakan petunjuk teknis yang diturunkan dari UU No.
32/2004 dan PP No. 72/2005, tetapi isinya masih relevan dan tidak bertentangan dengan UU No.
6/2014.
110 REGULASI BARU,DESA BARU
