Page 125 - Buku 9

contoh adalah kewenangan mendirikan dan menyelengga-
rakan sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA yang se-
lama ini menjadi kewenangan pemerintah maupun pihak
organisasi nirlaba (yayasan). Desa tidak berwenang men-
didikan dan menyelenggarakan sekolah tersebut. Desa juga
tidak berwenang mengeluarkan izin kecuali surat rekomen-
dasi izin. Izin mendirikan bangunan (IMB), misalnya, bu-
kan merupakan kewenangan desa, karena IMB memerlukan
berbagai syarat teknis dan lingkungan yang tidak perlu dia-
tur dan diurus oleh desa.
Kedua, kewenangan yang bersifat lintasdesa atau ke-
wenangan yang mempunyai dampak keluar (eksternalitas)
kepada desa lain. Sungai, laut, hutan, kebun, gunung dan
lain-lain merupakan kewenangan lintas desa yang bukan
menjadi kewenangan desa, meskipun desa berhak mem-
peroleh akses untuk mengelola dan memanfaatkan untuk
kepentingan masyarakat setempat. Dengan kalimat lain
desa tidak bisa melakukan eksploitasi atau tidak berwenang
mengeluarkan izin untuk perambahan atas sumberdaya itu.

Ketiga, kewenangan mengatur dan mengurus sumber-
daya alam. Sebagai contoh adalah pertambangan mineral
bukan logam dan batuan. Dulu kita mengenal galian tam-
bang C seperti batu, kerikil, pasir, koral, tanah liat dan se-
bagainya yang sangat dekat dengan wilayah desa. Sekarang
dengan UU No. 24/2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara beserta PP No. 23/2010, jenis tambang galian
C tersebut dikategorikan sebagai mineral bukan logam dan
batuan, meskipun sampai sekarang masyarakat pada um-

124 REGULASI BARU,DESA BARU