Page 129 - Buku 9
P. 129
pembangunan itu termasuk dalam kategori dana tanggu-
ngjawab sosial, dan dari sisi desa, iuran tersebut termasuk
jenis bantuan sukarela pihak ketiga yang dimasukkan ke da-
lam APBDes.
Pungutan selalu menjadi pembicaraan karena merupa-
kan implikasi dari kewenangan. Apakah desa berhak/ber-
wenang melakukan pungutan? Menurut teori dan peraturan
perundang-undangan, kewenangan mengatur menimbul-
kan hak untuk memperoleh sesuatu, yakni memperoleh
pungutan, yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli.
Pemerintah daerah, misalnya, mempunyai kewenangan un-
tuk mengatur dalam bentuk mengeluarkan izin (misalnya
izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin keramaian,
izin pertambangan, izin usaha dan sebagainya). Atas izin
yang dikeluarkan itu, pemerintah daerah berhak menar-
ik pajak daerah. Menurut UU No. 28/2009 Pajak Daerah
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar-
kan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah
daerah juga berhak menarik retribusi, sebagai konsekuensi
dari jasa pelayanan untuk tujuan kepentingan dan keman-
faatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan. Misalnya retribusi kios pasar, retribusi jasa parkir,
retribusi tempat pelelangan ikan, retribusi rumah pemoton-
gan hewan, dan sebagainya.
128 REGULASI BARU,DESA BARU
