Page 134 - Buku 9
P. 134
untuk membangun prasarana fisik desa, tetapi alokasi untuk
investasi manusia dan pengembangan ekonomi lokal yang
berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan. Di Kabu-
paten Kupang, misalnya, ada data agregat yang menunjuk-
kan bahwa sejumlah 70% ADD dialokasikan untuk pem-
berdayaan masyarakat, seperti pengadaan dan perbaikan
sarana publik skala kecil, pengadaan sarana prasarana pro-
duksi, pengadaan sarana dan prasarana sosial, perbaikan
lingkungan dan permukiman, pengadaan teknologi tepat
guna, bantuan modal usaha dan investasi desa, lain-lain se-
suai kebutuhan desa dan kepentingan masyarakat setempat
yang dihasilkan musrenbangdes.
Desa Melayani Warga
Desa-desa di kawasan perkebunan dan pertambahan
menghadirkan gambaran yang paradoks. Ada kesan kuat
para kepala desa yang kaya, tetapi institusi desa yang dip-
impinnya miskin atau kurang bermanfaat untuk warga.
Dalam bahasa yang lain, ada desa tetapi tidak ada tradisi
berdesa. Desa tidak lebih hanya sebagai kampung halaman,
tempat bermukim penduduk dan unit administratif belaka.
Sebagai unit administratif, desa hanya menghadirkan kepa-
la desa dan perangkat desa yang menjalankan tugas-tugas
administratif dari negara: membuat surat keterangan, su-
rat jalan, surat rekomendasi izin, maupun surat keterangan
tanah yang semua ini mengandung rente ekonomi. Dalam
desa yang miskin tradisi berdesa, perangkat desa memang
tidak sekadar mengejar rente ekonomi, tetapi juga melayani
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 133
