Page 138 - Buku 9
P. 138
PAMSIMAS II menambah 5.000 desa di sejumlah 124 ka-
bupaten/kota. Rata-rata setiap desa memperoleh Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 275 juta.
Semua pihak berharap bahwa sarana air bersih warisan
PAMSIMAS yang diberikan kepada masyarakat itu bertah-
an awet dan berkelanjutan. Namun kami juga sangsi, sebab
pendekatan berbasis masyarakat ini mengabaikan tradisi
berdesa yang cenderung meninggalkan pemerintah desa,
sehingga kepemilikan desa atas sarana air bersih cenderung
lemah. Jika proyek dari atas ini tidak diterima dan tidak
menyatu dengan sistem desa, maka sulit dipertanggung-
jawabkan, siapa pemilik otoritas dan akuntabilitasnya.
Karena itu penyediaan air bersih berbasis desa bisa men-
jadi alternatif atas pendekatan berbasis pemerintah (PDAM)
dan juga berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Meskipun
penyediaan air bersih merupakan kewenangan pemerintah
supradesa, tetapi pelayanan yang bersifat dan berskala lokal
(dengan teknologi sederhana, sumur yang relatif kecil, dan
jangkauan terbatas dalam lingkup desa), telah ditetapkan
oleh UU No. 6/2014 sebagai kewenangan desa. Di sis lain,
meskipun PAMSIMAS mengklaim berbasis masyarakat, na-
mun kebijakan, kewenangan dan pendanaan tetap berasal
dari pemerintah. Ini adalah contoh proyek imposisi pemer-
intah pusat yang menyelenggarakan kewenangan lokal ber-
skala desa.
Penyediaan air bersih berbasis desa pada dasarnya pe-
rencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pe-
layanan, dan perawatan diselenggarakan oleh desa. Dengan
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 137
