Page 139 - Buku 9
P. 139
kalimat lain, pengadaan penyediaan air bersih dilembaga-
kan dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang diputus-
kan secara partisipatif dan kolektif oleh pemerintah desa
beserta masyarakat. BUMDes air bersih (atau PAM Desa)
menjadi salah satu alternatif lembaga desa yang mengelola
dan melayani air bersih untuk warga.
Pengalaman PAM Desa dari hari ke hari semakin ber-
tambah banyak. Pada tahun 2009 kami menyaksikan perta-
ma kali PAM Desa di sejumlah desa di Kecamatan Purwosa-
ri maupun di Desa Karangrejek di Kabupaten Gunungkidul.
Pada tahun 2010, studi BUMDes yang dilaksanakan FPPD
bersama ACCESS menemukan kehadiran PAM Desa di se-
bagian kecil desa di Lombok Barat, Bantaeng dan Bima.
Studi IRE-ACCESS (2012) di desa-desa ACCESS semakin
menambah data tentang air bersih berbasis desa. Dari pen-
galaman studi ini, kami mengambil dua pembelajaran pent-
ing. Pertama, penyediaan air bersih merupakan pelayanan
yang merepresentasikan keseteraan gander. Dalam praktik,
kehadiran air bersih berbasis desa tersebut merupakan hasil
perjuangan kepentingan kaum perempuan. Kedua, penye-
diaan air bersih berskala lokal merupakan salah satu jenis
kewenangan lokal desa, yang kamudian diadvokasikan ke
dalam RUU Desa dan kemudian dilembagakan dalam UU
Desa.
Tatakelola penyediaan air bersih berbasis desa sung-
guh beragam. Zainal Anwar (2012) secara baik memetakan
penyediaan air bersih berbasis desa di tiga desa, yakni Desa
Batulayar Lombok Barat, Desa Labbo Bantaeng dan Desa
138 REGULASI BARU,DESA BARU
