Page 130 - Buku 9

Bagaimana dengan pungutan desa? Desa pada dasarn-
ya memiliki kewenangan yang terbatas dalam melakukan
dan memperoleh pungutan desa. Dulu ada Peraturan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan
Desa, yang mengatur jenis-jenis pungutan desa seperti : (a)
Pungutan karena mendapatkan jasa yang disediakan Pemer-
intah Desa; (b) Pungutan untuk kegiatan sosial tertentu; (c)
Pungutan untuk kegiatan yang bersifat mendesak; dan (d)
Pungutan untuk kegiatan-kegiatan Pembangunan. Permend-
agri ini sebenarnya tidak berlaku lagi, dan sekarang tidak
ada Permendagri baru yang secara tegas mengatur jenis-je-
nis pungutan desa, meskipun desa mempunyai ruang untuk
melakukan pungutan desa. Pada awal pelaksanaan otonomi
daerah tahun 2001, kalangan dunia usaha yang paling gencar
melakukan protes terhadap pungutan desa tersebut. Mereka
menunjuk banyak peraturan daerah bermasalah yang mer-
ugikan iklim investasi dan kegiatan dunia usaha, termasuk
Perda tentang Pungutan Desa. Karena desakan ini, sampai
sekarang Kementerian Dalam Negeri tidak mengatur secara
tegas tentang pungutan desa melalui Peraturan Menteri Da-
lam Negeri.

Namun bukan berarti desa tidak berwenang melakukan
pungutan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 1/2015 telah mengatur ba-
tas-batas pungutan desa itu. Pertama, desa berhak melaku-
kan pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa. Peng-
utan itu bukan dalam bentuk pajak yang memaksa, melainkan
retribusi dan iuran atau sumbangan sukarela dari warga mas-
yarakat maupun pihak ketiga. Desa dapat memungut retribu-

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 129