Page 102 - Buku 9
P. 102
pembagian kepada masyarakat maupun perawatan hutan,
sekaligus juga mematuhi ketentuan aturan yang dibuat oleh
Kementerian Kehutanan.
Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan
kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup
tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: penga-
turan (public regulation), pelayanan publik (public goods)
dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Penga-
turan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan
tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang
harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang pub-
lik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan,
kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pember-
dayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan
masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan ba-
rang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi
dan aset yang dimiliki masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, apa
yang disebut urusan pemerintahan tersebut sudah diatur
dan diurus oleh pemerintah, bahkan sudah dibagi habis
kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemer-
intah kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 32/2004 dan
UU No. 23/2014 dan undang-undang sektoral lainnya. Apa
yang disebut kepentingan masyarakat setempat sebenarn-
ya juga tercakup sebagai urusan pemerintahan. Tetapi ada
perbedaan khusus antara urusan pemerintahan dengan
kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 101
