Page 97 - Buku 9
P. 97
sempit dengan tindakan mengisolasi desa, yang menyuruh
dan membiarkan desa mengelola dirinya sendiri dengan
swadaya dan gotong royong.
Di sepanjang sejarah intervensi itu yang melemahkan
desa, dan isolasi yang membuat desa menjadi tertinggal dan
tidak mampu. Karena itu di era reformasi wacana dan gera-
kan otonomi desa menguat, baik melalui eksperimentasi se-
cara lokal maupun advokasi kebijakan terhadap RUU Desa.
Naskah Akademik RUU Desa sangat kuat mempromosikan
otonomi desa, meskipun di dalamnya tidak mengenal “desa
otonom”. Ketika pembahasan RUU Desa, pemerintah, DPD
dan DPR sepakat untuk menghilangkan konsep otonomi
desa, sebab otonomi sangat politik yang identik dengan
desentralisasi atau daerah otonom tingkat III.
Konsep kemandirian desa atau desa mandiri yang dia-
manatkan UU Desa, tentu bukan hal baru. Konsep yang
nonpolitis ini sudah dikenal sejak 1993, yang kemudian
menjadi ikon dan gerakan mikro-lokal di berbagai tempat.
Banyak institusi (pemerintah, pemerintah daerah, BUMN,
perusahaan, lembaga donor, LSM, perguruan tinggi) yang
ramai memperbincangkan dan menggerakkan desa mandi-
ri. Tetapi sejauh ini tidak ada makna tunggal tentang desa
mandiri, meskipun Bappenas bersama BPS telah mengukur
desa mandiri dengan berbagai indikator fisik dan sektoral
seperti kondisi fasilitas publik desa.
Kami selalu mengingatkan bahwa kemandirian harus
dibedakan dengan kesendirian dan kedirian. Kemandirian
desa bukanlah kesendirian, bukan juga kedirian (autarchy).
96 REGULASI BARU,DESA BARU
