Page 96 - Buku 9

desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa
melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun
pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk
melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap
desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif
seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun
karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya
pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan
diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti
perkembangan dari desa itu sendiri.

Konsep otonomi asli juga dikenal sebagai salah satu asas
pengaturan desa dalam PP No. 72/2005, turunan dari UU
No. 32/2004, meskipun secara sempit hanya terbatas pada
otonomi pemerintahan desa. Artinya kewenangan pemer-
intahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat
setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai so-
sial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat na-
mun harus diselenggarakan dalam perspektif adiminstrasi
pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan
jaman.
Namun otonomi asli yang terpusat pada susunan asli dan
hak asal-usul itu di sepanjang sejarah mengalami distorsi
yang serius. Pertama, negara melakukan intervensi dengan
mengubah atau bahkan merampas hak asal-usul. Penyer-
agaman desa merupakan contoh terkemuka, yang diikuti
dengan perampasan tanah-tanah adat. Di Jawa juga ada
contoh kecil. Tanah bengkok, misalnya, yang merupakan
hak asal-usul desa dan menjadi hak istimewa bagi kepala
desa dan pamong desa, telah diubah menjadi tanah kas desa
pada tahun 1982. Kedua, otonomi asli dipraktikkan secara

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 95