Page 100 - Buku 9

Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan
hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak
seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, men-
gurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat. Apa yang dimaksud
dengan ”mengatur” dan ”mengurus” serta apa yang dimak-
sud dengan ”urusan pemerintahan” dan ”kepentingan mas-
yarakat setempat”. Mengatur dan mengurus mempunyai
beberapa makna:
1. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main
(peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Misalnya desa menetapkan besaran
jasa pelayanan air minum yang dikelola BUMDes Air
Bersih; atau desa menetapkan larangan truck besar
masuk ke jalan kampung.
2. Bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan
menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan,
serta menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai
contoh, karena Posyandu merupakan kewenangan lokal,
maka desa bertanggungjawab melembagakan Posyandu
ke dalam perencanaan desa, sekaligus menganggarkan
untuk kebutuhan Posyandu, termasuk menyelesaikan
masalah yang muncul.

3. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya
(baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan
pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 99