Page 159 - Buku 9
P. 159
up dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui
musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponan
masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga
dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDesa,
seperti halnya rapat anggota dalam koperasi. Keempat,
pengelolaan BUMDesa bersifat demokratis dan teknokratis.
Dimensi teknokrasi terlihat dalam bentuk pembagian ker-
ja yang jelas, dimensi demokrasi tidak hanya terlihat pada
komponen musyawarah desa (institusi demokrasi delibera-
tif) tetapi juga ditunjukkan pada komponen akuntabilitas.
Pemisahan organisasi maupun aset BUMDes dari pemer-
intah desa merupakan komponen penting untuk menjaga
akuntabilitas BUMDes.
Ada optimisme tetapi juga ada skeptisisme dalam men-
yambut kehadiran BUMDes. Pandangan yang skeptis sung-
guh risau melihat BUMDes. Kerisauan utama yang menge-
muka adalah ketidakjelasan status hukum (legal standing)
BUMDes. Ketika BUMDes tidak memiliki legal standing
yang jelas, maka usaha desa ini tidak bisa menjadi subyek
yang melakukan perbuatan hukum (misalnya meminjam
uang di bank maupun kerjasama bisnis) untuk mengaku-
mulasi modal. Menurut pandangan ini, jika tidak berstatus
hukum, maka BUMDes selamanya akan kerdil dan hanya
bergerak di ranah lokal desa.
Pada waktu pembahasan RUU Desa ada harapan besar
untuk menjawab kerisauan hukum itu. Ada harapan begitu
BUMDesa lahir, ia berbadan hukum seperti koperasi. Na-
mun UU Desa tidak berhasil menjawab harapan ini. UU
158 REGULASI BARU,DESA BARU
