Page 160 - Buku 9
P. 160
Desa menegaskan bahwa BUMDesa legal tetapi tidak ber-
badan hukum, namun ia bisa memiliki unit-unit usaha ber-
badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undan-
gan. Yang jelas, BUMDesa disiapkan menjadi institusi dan
gerakan ekonomi berbasis desa.
Melampaui argumen-argumen hukum itu, kerisauan
yang lain tertuju pada keberlanjutan BUMDesa secara so-
sial dan ekonomi. LPD di Bali misalnya, merupakan te-
ladan baik bagi keberlanjutan sosial ekonomi usaha desa.
LPD telah hadir sebagai ikon terkemuka bagi desa adat yang
menyumbangkan kamakmuran untuk krama desa. Karena
itu LPD bukan menjadi sumber kerisauan tentang keber-
lanjutan sosial ekonomi meskipun LPD tidak memiliki le-
gal standing yang jelas. Kerisauan sekarang terletak pada
keberlanjutan sosial ekonomi BUMDesa yang saat ini ten-
gah menjamur di berbagai daerah dan desa. Ada kerisauan:
jangan-jangan BUMDesa akan mati suri pada tahun-tahun
mendatang seperti halnya BUUD maupun KUD yang diban-
gun secara seragam oleh Orde Baru.
Dari hari ke hari tumbuh BUMDes dari desa ke desa di
berbagai daerah. Sebelum UU Desa lahir telah ada 1.022
BUMDesa yang tercatat oleh Kemendagri, meskipun belum
diketahui secara jelas kinerja mereka. Sebagai gambaran
umum ada sejumlah tipe BUMDesa yang telah tumbuh di
desa.
BUMDes Banking. BUMDes yang bertipe banking atau
semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling
awal sebelum hadir BUMDes tipe-tipe lain, bahkan sebe-
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 159
