Page 161 - Buku 9

lum istilah BUMDes itu sendiri lahir. Lembaga Perkreditan
Desa (LPD) yang hadir dalam desa adat di Bali merupakan
contoh village banking yang terkemuka. Belakangan se-
jumlah kabupaten membentuk BUMDes LKM secara mu-
dah, sederhana dan serentak di seluruh desa, dengan tujuan
yang seragam: mengurangi jeratan warga masyarakat dari
rentenir sekaligus mempermudah akses kredit bagi warga
masyarakat terutama kaum miskin. Institusi LKM yang
prematur ini serupa dengan berbagai dana proyek dana ber-
gulir yang dijalankan oleh pemerintah seperti SPP PNPM
Mandiri.
Ditinjau dari sisi rezim keuangan dan perbankan, BUM-
Des LKM itu sungguh rentan karena tidak memiliki badan
hukum sebagai dasar akuntabilitas. Tetapi persoalan dasarn-
ya bukan terletak pada isu legal standing tetapi pada kinerja
dan daya tahan BUMDes LKM. Studi FPPD (2010) di Bima,
Dompu dan Lombok Barat menunjukkan bahwa BUMDes
LKM yang dibentuk secara cepat oleh pemerintah daerah,
umumnya mengalami kegagalan dalam waktu cepat akibat
dari kredit macet. Mengapa? Pertama, kepemilikan mas-
yarakat yang lemah. Ada anggapan kuat dari masyarakat
bahwa modal yang diberikan Pemda kepada BUMDes LKM
merupakan hibah yang tidak perlu dikembalikan. Ini dise-
but sebagai capture secara berjamaah. Kedua, kesiapan in-
stitusional BUMDes LKM yang sangat lemah.
Studi Sutoro Eko dan Borni Kurniawan (2010) di Gowa
juga menemukan bahwa pilot project Pos Tabungan Mas-
yarakat (Postama) juga membuahkan kegagalan. Pilot proj-

160 REGULASI BARU,DESA BARU