Page 7 - Sinar Tani Edisi 4020

7
Edisi 27 Desember 2023 - 2 Januari 2024 | No. 4020 Tahun LIV

Menjawab Tugas Besar

Sektor Perikanan

Sebagai negeri maritim yang mempunyai luas lautan sangat besar, ternyata potensinya
belum tergarap maksimal. Dalam Buku Putih Himpunan Alumni (HA) IPB tentang
Kedaulatan Agromaritim Menuju Indonesia Emas 2045, ternyata paradigma benua
maritim belum menjadi landasan pembangunan nasional, atau tidak menjadi arus utama
pemikiran pembangunan. Sektor kelautan perikanan juga belum mampu berkontribusi
pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat umum lainnya.

atatan dari HA IPB tersebut
menjadi PR pemerintahan
mendatang. Siapa yang akan
Cterpilih entah pasangan
Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran
atau Ganjar-Mahfud harus menjadi
tugas yang harus dikerjakan, bahkan
diselesaikan.
Jika melihat status Indonesia
sebagai negara kepulauan telah
ditetapkan sejak Deklarasi Djuanda
pada tahun 1957 dan diperkuat
dengan Konvensi Hukum Laut
(United Nations Convention on the
Law of the Sea/UNCLOS). Indonesia
memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris
pantai sepanjang 81.000 km. Bahkan
sekitar 62% luas wilayah Indonesia
adalah laut dan perairan. Hal ini
dikonfirmasi dari data Kementerian
Kelautan Perikanan bahwa luas
wilayah daratan sebesar 1,91 juta km2
sedangkan luas wilayah perairan
mencapai 6,32 juta km2.
Dengan lanskap seperti itu,
Indonesia memiliki potensi kekayaan fintag.id
sumber daya laut, khususnya
perikanan memuat negara lain Indonesia yang masih mengalami meningkatkan competitiveness di Perikanan (KKP) tahun 2023 hanya
bisa iri. Sayangnya memang, disparitas industri dan ketidakadilan pasar domestik dan internasional. Rp 6 triliun dari Rp 3.000 triliun total
pemanfaatan sumberdaya laut, antara Indonesia Barat dan Keempat, pembenahan APBN. Tahun 2024 direncanakan
kebijakan penangkapan ikan Indonesia Timur. Untuk itu, ke depan rantai pasok antara lain dengan APBN KKP sebanyak Rp 8 triliun atau
terukur (PP No. 11 Tahun 2023) untuk sistem rantai nilai produk kelautan pengembangan infrastrustur dan hanya 0,2 persen dari total APBN.
kelestarian sumber daya ikan masih dan perikanan dengan paradigma fasilitas cold chain dan teknologi “Kalau kita lihat struktur APBN
stagnan. Bahkan tafsir atas aturan lama tersebut perlu dimodernisasi digital untuk meningkatkan KKP, sebanyak 56 persen untuk
baru tersebut belum menjadi acuan ke depan. ketertelusuran dan jaminan mutu perjalanan dan belanja modal hanya
bertindak di lapangan. Dengan persoalan tersebut, HA produk. Kelima, reformulasi kerangka Rp 1 triliun. Apakah kita sanggup
Dalam Buku Putih HA IPB IPB merekomendasikan bebrapa kelembagaan, meliputi aspek tata membangun maritim dengan biaya
tersebut juga menilai, keberlanjutan perubahan kebijakan kelautan kelola wilayah, tata kelola pangan seperti itu? Artinya komunikasi yang
dari pengelolaan sumberdaya dan perikanan. Di tingkat strategis, dan industri berbasis laut, tata kelola kita bangun di kemaritiman sebagai
kelautan dan perikanan belum jelas, perlu adanya diseminasi cara pikir industri kelautan, serta manajemen komunikasi politik,” katanya.
bahkan melemahkan dayasaing. archipelagic thinking dan cara tindak sektor kelautan dan perikanan. Yon mengatakan, ada dua
Ekspor perikanan 2022 hanya 6,24 perencanaan pembangunan benua langkah penting mencapai Indonesia
miliar dollar AS, jauh dari potensi maritim, Kemudian, pembangunan Anggaran Terbatas Emas Tahun 2045. Pertama,
ekonomi 1.334 miliar dollar AS. Selain perikanan integrasi. Selain itu, Guru Besar Fakultas Perikanan peningkatan daya perikanan
itu, peningkatan nilai tambah dan perlunya simplifikasi operasionalisasi dan Ilmu Kelautan IPB University, budidaya dan perikanan tangkap.
value chains kelautan dan perikanan kebijakan penangkapan ikan terukur, Prof. Yon Vitner mengatakan, Kedua, meningkatkan nilai tambah.
berjalan lambat. Bukan hanya itu, administrasi perolehan devisa hasil sebagai negeri maritim ternyata tak Untuk itu, perlu kebijakan yang
disparitas nilai tambah Indonesia ekspor agar tidak mengganggu mudah untuk menyakinkan bahwa relevan dan memastikan kebijakan
Barat dan Indonesia Timur masih cash-flow pelaku usaha. kelautan dan perikanan menjadi tersebut nyambung satu dengan
lebar. Perbaikan lainnya yakni, pertama, sektor yang mampu mendorong yang lain. Kemudian kebijakan
Banyak masalah yang masih pelayan administrasi perizinan pertumbuhan ekonomi. “Dari survey pemerintah harus menumbuhkan
menyelimuti sektor kelautan usaha dan promosi makan ikan saya di wilayah Indoensia timur hanya minat inevstasi dan minat berusaha
perikanan. Daya saing produk untuk meningkatkan kualitas sekitar 25 persen anak nelayan yang di perikanan. Kebijakan pemerintah
perikanan secara umum masih konsumsi protein dan pangan berkeinginan melanjutkan profesi juga harus bisa memastikan bahwa
rendah meski nilai RCA (Revealed berimbang terjangkau. Kedua, orang tuanya,” katanya. perikanan adalah sektor unggulan.
Comparative Advantage) cukup integrasi pengentasan kemiskinan Tahun 2023, kontribusi ”Kalau tidak, kita belum bisa
tinggi dan menempati peringkat nelayan peningkatan konsumsi kemaritiman hanya 7,6 persen melangkah dengan harmonis dan
menengah global. Bahkan persoalan ikan untuk dapat berkontribusi terhadap PDB dan pada 2030 mulus. Jadi kebijakan harus kita
logistik keluatan dan perikanan yang pada percepatan penurunan diharapkan naik menjadi 9 persen, pastikan, termasuk rasional thinking.
coba diselesaikan dengan sistem tol- stunting, utamanya di daerah pesisir, kemudian tahun 2045 mencapai 15- Perlu juga literasi untuk meyakinkan
laut masih belum dapat terpecahkan berikut keberlanjutan sumber 16 persen. Dengan target tersebut, kita sebagai negeri maritim. ini
dan menjadi problema baru rantai daya perikanan, bukan sekadar Yon melihat, harus berlari agar bisa tantangan kita membangun
nilai. komersialisasi yang ekstraktif. mencapai target tersebut. Bahkan kebijakan dan transformasinya
Selain itu, paradigma baru ship Ketiga, perbaikan rantai pasok menjadi tugas yang sangat berat. bisa berjalan dengan baik,” tutur
promotes the trade, tidak serta- agroindustri kelautan dan perikanan Apalagi jika dilihat dari anggaran Angkatan 31 Fakultas Perikanan dan
merta dapat dikembangkan di untuk memperluas pasar dan untuk Kementerian Kelautan dan Ilmu Kelautan IPB ini. Yul