Page 409 - Modul MP
P. 409

Materi Pelatihan Inti 4a - Modul Sumber Daya Manusia (SDM)
               PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                          a) Melakukan redistribusi SDMK (bidan) antar Puskesmas di Kab/kota “X”,
                             dari Puskesmas yang kelebihan ke Puskesmas yang kekurangan SDMK
                             (bidan)
                          b) Meningkatkan  kinerja  bagi  Puskesmas-Puskesmas  yang  kelebihan
                             SDMK (bidan) sehingga kualitas dan kuantitas capaian meningkat.
                          c)  Dengan  adanya  penambahan  SDMK  (bidan)  pada  Puskesmas  yang
                             kekurangan       SDMK,  maka  akan  terjadi  peningkatan  kualitas  dan
                             kuantitas capaian kinerja.
                          d) Melakukan  usulan  alokasi  formasi  kebutuhan  SDMK  (bidan)  kepada
                             Pemerintah  Daerah  untuk  diteruskan  ke  Kementerian  PANRB.  Untuk
                             pengusulan formasi disesuaikan dengan alokasi dan peta jabatan yang
                             tersedia di Puskesmas.
                          e) Melaporkan  peta  distribusi  SDMK  di  daerahnya  kepada  baik  Pemda
                             Kab/kota,  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah  Pusat  sebagai
                             bahan masukan untuk kebijakan SDMK.



                   c.  Mekanisme  Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Kebutuhan  SDM
                      Kesehatan
                      Sesuai dengan Permenkes No. 33 Tahun 2015, bahwa Perhitungan kebutuhan
                      SDM  Kesehatan  wajib  dilaksanakan  oleh  fasilitas  kesehatan  di  bawah
                      koordinasi:
                      1)  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  /Kota  untuk  fasilitas  kesehatan  di  tingkat
                          kabupaten/kota;
                      2)  Dinas Kesehatan Provinsi untuk fasilitas kesehatan di wilayah pemerintah
                          provinsi; dan
                      3)  Kementerian  Kesehatan  untuk  fasilitas  kesehatan  yang  merupakan  Unit
                          Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

                      Penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK, sesuai dengan tanggung jawab
                      dan kewenangannya, maka dimulai dari bawah yakni di tingkat institusi. Hasil
                      penyusunan  perencanaan  kebutuhan  SDM  Kesehatan  di  tingkat  institusi,
                      direkap  kedalam  dokumen  perencanaan  kebutuhan  SDM  kesehatan
                      kabupaten/kota  yang  disusun  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota.
                      Selanjutnya  penyusunan  dokumen  perencanaan  kebutuhan  SDMK  tersebut
                      dilakukan  secara  berjenjang  dari  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  ke
                      jenjang pemerintahan tingkat provinsi dan pusat.

               B.  Peningkatan Kompetensi SDM Puskesmas
                   Peningkatan kemampuan SDM  puskesmas tidak terlepas  dari  adanya kemajuan
                   teknologi dalam pelayanan dan manajemen kesehatan sehingga pengembangan
                   SDM  puskesmas  untuk  meningkatkan  kemampuannya  adalah  hal  yang  penting
                   diperhatikan  oleh  seorang  peminpin  yaitu  kepala  puskesmas.  Apalagi  pada  era
                   JKN  dan  PISPK  serta  masifnya  penggunaan  teknologi  informasi,  Puskesmas



                                                                         Pelatihan Manajemen Puskesmas |  19
   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414