Page 410 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 4a - Modul Sumber Daya Manusia (SDM)
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

semakin dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik. Hal ini tentu saja
tidak lepas dari peran SDM Puskesmas. SDM Puskesmas harus dikembangkan
agar bisa memenuhi tuntutan pelayanan serta menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi terkini.

Pengembangan SDM adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM
agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas baik dari segi pengetahuan,
keterampilan bekerja, tingkat professionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa
meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan
baik.

Pengembangan SDM bertujuan untuk:
1) Memutakhirkan keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi,
memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan
teknologi-teknologi baru.
2) Mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi kompeten
dalam pekerjaan.
3) Membantu memecahkan persoalan operasional.
4) Mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi.
5) Memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dalam
bekerja.
6) Meningkatkan tingkat professionalisme para SDM

Pengembangan SDM dapat dilakukan salah satunya dengan peningkatan
kompetensi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 16 bahwa setiap Jabatan ditetapkan
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya pasal 68 menyatakan
bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu
ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai, dan
Pasal 69 bahwa pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah.

Pengaturan kompetensi juga diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk membangun sistem
pengembangan kompetensi yang terstandar, adil, transparan dan terintegrasi antara
norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) urusan pemerintahan dengan
kualifikasi pegawai Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian diharapkan terjadi sinergi
antara berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah dengan pemerintah sehingga tercipta dukungan personel yang memadai baik
dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian
pemerintah daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 20