Page 413 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 4a - Modul Sumber Daya Manusia (SDM)
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dari tabel di atas didapatkan bahwa pengembangan kompetensi tidak hanya
diperoleh melalui pelatihan yang dilaksanakan secara klasikal di kelas seperti
yang selama ini diperoleh namun bisa menggunakan berbagai metode lainnya.
Walaupun metode pengembangan kompetensi ini berlaku untuk PNS, namun
beberapa metode dapat digunakan juga untuk melakukan pengembangan
kompetensi pegawai non PNS, seperti sosialisasi, benchmarking, belajar
mandiri, coaching, dan lain-lain.

Pengembangan kompetensi dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang
telah ditetapkan oleh Puskesmas. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh
Puskesmas secara mandiri, maupun bekerja sama dengan lembaga pelatihan
milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi profesi maupun swasta.
Selain itu, pelatihan juga dapat diperoleh dari program pusat Kementerian
Kesehatan, Provinsi/ Kabupaten. Beradasarkan PP Nomor 11 tahun 2017
tentang Manajemen PNS dan PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, kenaikan
jenjang bagi pejabat fungsional tidak mempersyaratkan pelatihan
penjanjangan.

Pengembangan kompetensi dapat dibiayai dari dana kapitasi maupun BOK.
Hal ini berdasarkan Permenkes 21/2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada
FKTP milik Pemda, dana kapitasi dapat digunakan untuk Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dalam rangka meningkatkan
kemampuan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.

c. Evaluasi
Evaluasi pengembangan kompetensi SDMK di Puskesmas dilakukan melalui
penilaian terhadap
1) kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pengembangan
kompetensi,
2) kesesuaian antara pengembangan kompetensi dengan peningkatan
kinerja.
3) Evaluasi pasca pengembangan kompetensi dapat dilakukan 3-6 bulan
setelah kegiatan. Evaluasi juga dapat dilakukan melalui kegiatan uji
kompetensi secara berkala. Pelaksanaan uji kompetensi yang digunakan
sebagai dasar pengembangan kompetensi dan penyelenggaraan
manajemen karier dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun untuk
setiap pegawai. Untuk uji kompetensi Jabatan fungsional dilakukan
menyesuaikan kebutuhan kenaikan jenjang jabatan.

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 23