Page 33 - MAJALAH TUNAS 1-2020
P. 33
Pejabat baru juga bermunculan.
Petinggi baru yang hadir adalah
Pak Dirjen GTK dan Ibu Sekretaris
Ditjen GTK. Dr. Iwan Syahril, Ph.D,
dilantik sebagai Dirjen GTK pada 8
Mei 2020. Sebelumnya Iwan Syahril
menjabat Staf Khusus Menteri Bidang
Pembelajaran. Sementara kursi
Sesditjen dipercayakan kepada Prof.
Nunuk Suryani, M.Pd., yang dilantik
secara daring pada 4 Juni 2020. Prof.
Nunuk yang sebelumnya menjabat
Kepala Lembaga Pengembangan
dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
(LPPKS) mengganti Dr. M.Q. Wisnu Aji,
SE, MM, yang memasuki masa pensiun.
Pada jajaran eselon II, ada nama
baru dan pejabat lama yang dirotasi.
Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed, mendapat
amanah baru memimpin Direktorat
P3GTK. Santi sebelumnya menjabat
Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan. Direktur GTK Jajaran pimpinan pada Ditjen Guru dan Tenaga dan Kependidikan: Dirjen GTK
PAUD masih dijabat sementara (Plt) Dr. Abdoellah, M.Pd. Iwan Syahril (atas). Bawah (kiri-kanan), Direktur GTK Dikmen Diksus Praptono,
Plt. Direktur GTK PAUD Abdoellah, Direktur GTK Dikdas Rachmadi Widdiharto, dan
Direktur GTK Dikdas dipercayakan kepada pejabat baru, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK Santi Ambarrukmi.
Dr. Rachmadi Widdiharto, M.A. Sedangkan Direktorat
GTK Dikmen Diksus dipimpin Dr. Praptono, M.Ed., yang
sebelumnya Direktur Pembinaan Guru Dikdas.
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tugas dan fungsi Ditjen GTK juga berkurang. Di Kelautan Perikanan dan TIK. Lembaga Pengembangan dan
antaranya, Ditjen GTK tak lagi mengurusi pembayaran Pemberdayaan Kepala Sekolah diubah menjadi Lembaga
berbagai tunjangan guru dan tenaga kependidikan, yang kini Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan
dialihkan ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Satuan Pengawas Sekolah.
kerja baru yang bertanggung jawab kepada Mendikbud
Strategi utama yang dilaksanakan Kemendikbud,
melalui Sekretariat Jenderal ini juga bertanggung jawab
yang diemban Ditjen GTK adalah menciptakan sekolah
pada penyaluran dana pendidikan lain, yakni Bantuan
penggerak. Sekolah penggerak akan menjadi katalis untuk
Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional
mentransformasi sekolah-sekolah di sekitarnya menjadi
Pendidikan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.
pusat pelatihan guru. Setidaknya ada enam komponen
Sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Ditjen utama pendukung 10.000 sekolah penggerak, yakni: 1)
GTK juga terjadi perubahan mengacu Permendikbud Nomor siswa berkarakter Pelajar Pancasila; 2) kepala sekolah dan
26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit guru penggerak; 3) Infrastruktur sekolah yang mengarah
Pelaksana Teknis Kemendikbud. Pusat Pengembangan dan pada pembelajaran digital, memiliki ruang kolaboratif,
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) eksploratif, dan kreatif untuk tumbuh kembang anak; 4)
yang dipertahankan nomenklaturnya adalah di bidang Manajemen sekolah akuntabel dan transparan, didukung
Bahasa; Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling; teknologi; 5) Kurikulum yang focus pada pengembangan
Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS; Matematika; IPA; holistic; dan 6) Pedagogik yang mengedepankan
serta TK dan Pendidikan Luar Biasa. Hanya struktur pejabat pembelajaran interdisipliner, berbasis masalah dan projek
di dalamnya yang berubah. Kini hanya ada kepala P4TK dan serta berbasis pengalaman. Selain itu, sekolah penggerak
Kepala Bagian Tata Usaha, selebihnya jabatan fungsional. juga perlu dukungan masyarakat sipil dan keluarga.
Sementara 6 bidang lainnya di era P4TK sebelumnya, Program utama Ditjen GTK meliputi: 1) Transformasi
kini diubah menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Kepemimpinan Pendidikan; 2) Transformasi PPG Prajabatan;
Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV). Terdapat 6 Balai Besar 3) Pengembangan Ekosistem Belajar Guru di Setiap
meliputi bidang Seni Budaya, Bidang Bangunan dan Listrik, Provinsi; 4) Komunitas Pendidikan yang Bergotongroyong
Bisnis Pariwisata, Pertanian, Mesin dan Teknik Industri, untuk Tujuan Murid; 5) Regulasi, Tata Kelola, dan Koordinasi
serta Bidang Otomotif dan Elektronika. dengan Pemerintah Daerah.
Masih ada satu bidang lagi melengkapi BBPPMPV,
yakni Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan
Komunikasi, yang dulu di bawah Lembaga Pengembangan DIPO HANDOKO
33
EDISI 1 | TAHUN I | JULI 2020