Page 22 - MONITORING ISU 17-23 JANUARI 2022

Isu 2

Perkembangan Kasus

Satelit Kemhan

Kronologis 1

(16/1) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

(Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku, ada pihak yang berusaha

menghambat agar persoalan dalam proyek satelit dibuka secara jelas.

Hal itulah yang kemudian membuatnya meminta BPKP melakukan audit

tujuan tertentu (ATT). Ia, dalam Metro TV diberitakan menyatakan sudah

ada oknum nakal yang mengincar proyek ini sejak 2011 dengan

mengatasnamakan Kemenhan. Hal ini, menurutnya, berdasar

keterangan saksi dari pihak swasta yang diperiksa BPKP. Mereka

mengaku sudah mengeluarkan biaya untuk memuluskan proyek satelit

Kemenhan sejak 2012.

(16/1) Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI)

Boyamin Saiman meminta Kejagung mendalami pengadaan slot orbit

123 derajat Bujur Timur yang semestinya menjadi kewenangan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan bukan di

Kemhan. Kejagung, kata Boyamin, juga perlu menelisik dugaan mark up.

Boyamin juga mengungkap dugaan adanya penyalahgunaan dalam

proyek lainnya, yaitu proyek pengadaan 25 radar yang melibatkan

perusahaan swasta yang diduga juga berperan dalam kasus pengadaan

satelit. MAKI meminta agar Prabowo mencermati juga dugaan korupsi

dalam proyek pengadaan 25 radar itu karena ada dugaan dari pihak

swasta yang juga terkait dengan satelit Kemhan ini dengan inisial SW

diduga saat ini juga sedang menjadi penghubung pengadaan adanya

radar sekitar 25 di Kementerian Pertahanan dari perusahaan Prancis dan

konon nilainya hampir Rp 10 Triliun. Pihak MAKI akan segera

mengajukan surat kepada Prabowo untuk mencermati itu, jika perlu

membatalkan proyek itu atau kalau mengganti perusahaan

penghubungnya, langsung melakukan pembelian langsung kepada

perusahaan Prancis.

(16/1) Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar yang membidangi

pertahanan Dave Akbarshah Fikarno berpendapat, proyek satelit tak

sempat dibahas mendetail di Komisi I. Menurut dia, kemungkinan

proyek ini dibahas di satuan tiga atau pejabat setara eselon I di

Kementerian. Proyek tersebut justru baru dibawa ke Komisi I saat

bermasalah.