Page 25 - MONITORING ISU 17-23 JANUARI 2022

Isu 2

Perkembangan Kasus

Satelit Kemhan

Kronologis 4

(17/1) Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai Presiden

Jokowi sebagai pemimpin negara seharusnya tetap setia pada

kepentingan nasional yang melatarbelakangi rencana proyek tersebut

dan tidak bersikap lempar bola sembunyi tangan, sibuk mencari

kambing hitam untuk dikembangkan. Connie tidak yakin bahwa

permasalahan ini tidak diketahui stakeholder terkait saat itu. Connie

juga menyesalkan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang malah

menyalahkan petinggi Kemhan periode saat itu. Lebih lanjut, Connie

menyoroti surat terkait proyek satelit Kemhan yang telah

ditandatangani Menkeu Sri Mulyani. Dalam surat tersebut, pada salah

satu poin dijelaskan bahwa proyek tersebut berjalan berdasarkan

persetujuan Presiden Jokowi. Terakhir, Connie meminta pejabat negara

terkait terlebih dahulu mempelajari masalah dari isu ini sebelum ramai

menuduh ada dugaan korupsi. Hal lain yang membuat Connie bingung

adalah mengapa tagihan satelit sekitar Rp 1 T diputuskan tidak

dibayarkan dan malah mencoreng nama pemerintah. Connie kembali

membandingkan proyek ini dengan proyek pemindahan Ibu Kota

Negara Baru (IKN) yang anggarannya jauh lebih besar dan tetap

dijalankan hingga hari ini.

(17/1) Anggota Komisi I DPR Dave Laksono soroti potensi kebocoran

data dari kasus satelit.

(18/1) Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu

mengatakan Kementrian Pertahanan ketika itu memutuskan menyewa

satelit karena ada unsur kedaruratan. Hal itu guna mengisi slot orbit 123

derajat Bujur Timur pada 2015. Menurutnya, apabila Indonesia tidak

segera menunjukkan komitmennya kepada International

Telecommunication Union (ITU), slot tersebut bisa diberikan kepada

pihak lain. Karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo waktu itu

mengeluarkan diskresi atau perintah kepadanya untuk menyelamatkan

slot orbit tersebut. Kalau itu tidak dilakukan, orbit itu bisa diambil pihak

lain dan membahayakan kedaulatan negara. Lebih lanjut, Ryamizard

mengakui bahwa saat memanfaatkan slot orbit tersebut, Kemenhan

belum mempunyai anggaran. Namun begitu, kata dia, Kemenhan harus

tetap menyewa satelit tersebut demi menyelamatkan slot orbit

sebagaimana perintah Jokowi.