Page 23 - MONITORING ISU 17-23 JANUARI 2022

Isu 2

Perkembangan Kasus

Satelit Kemhan

Kronologis 2

(17/1) Juru Bicara BPKP Eri Satriana mengatakan, BPKP telah

menyerahkan hasil audit tujuan tertentu ke Kejaksaan Agung. Meski

begitu, pihaknya tidak bisa menjelaskan hasil ATT. Hal ini karena sesuai

UU, BPKP melakukan audit dan hasil audit diserahkan kepada pihak

yang mengajukan permintaan audit ke BPKP.

(17/1) Jaksa Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah menegaskan

proses penyidikan sudah berjalan dan penyidik sudah punya rencana

tahapan-tahapan berikutnya. Ia pun mengatakan kasus ini bisa naik ke

tingkat penyidikan karena adanya audit tujuan tertentu (ATT) dari BPKP.

Sejak naik ke tingkat penyidikan pada Jumat, 14 Januari lalu, Kejaksaan

belum menambah jumlah saksi yang telah diperiksa, yakni masih 11

orang.

(17/1) Pemerintah Republik Indonesia dipastikan belum akan melakukan

ekesekusi putusan pengadilan arbitrase Singapura, yang mewajibkan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) US$ 20.901.209 (sekitar Rp298

miliar) kepada operator satelit Navayo. Menteri Komunikasi dan

Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate, menegaskan

pemerintah hanya akan melakukan eksekusi jika sudah ada penetapan

dari pengadilan di dalam negeri terkait kasus diduga terkait tindak

pidana korupsi tersebut.

(17/1) Pakar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana

memberikan saran. Pertama, soal kemungkinan pembatalan putusan

hukum arbitrase. Menurutnya, pembatalan masih memungkinkan

mengingat putusan dijatuhkan pada bulan Mei 2021. Bila pengadilan

memutus bahwa putusan arbitrase dibatalkan maka konsekuensinya

adalah proses arbitrase harus diulang. Terhadap putusan arbitrase yang

telah dibuat maka konsekuensinya tidak dapat diminta untuk

dipaksakan oleh pengadilan negara mana pun. Langkah kedua yang

disarankan Hikmahanto adalah penolakan melaksanakan putusan

arbitrase. Penolakan ini dilakukan oleh pengadilan tempat aset pihak

yang kalah berada. Secara logika pihak-pihak yang menang perkara

akan membawa putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Indonesia.

Dalam konteks ini mungkin proses tindak pidana korupsi di Indonesia

dimulai. Strateginya adalah Pengadilan Indonesia akan menolak putusan

arbitrase yang diminta untuk dilaksanakan karena terindikasi korupsi.

Strategi seperti ini bisa saja berhasil atas dasar putusan yang hendak

dieksekusi melanggar ketertiban umum di Indonesia