Page 24 - MONITORING ISU 17-23 JANUARI 2022

Isu 2

Perkembangan Kasus

Satelit Kemhan

Kronologis 3

(17/1) Berdasar hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, Menkopolhukam

Mahfud MD menjelaskan bahwa barang yang diterima dari Navayo

sebagian besar diduga selundupan, karena tidak ditemukan dokumen

Pemberitahuan Impor Barang di Bea Cukai. Menurut Mahfud, barang

dari Navayo yang dilengkapi dengan dokumen hanya bernilai sekitar Rp

1,9 miliar, atau sekitar US$ 132 ribu. Karena itu, Mahfud mengatakan

pemerintah saat ini menempuh proses hukum dengan mengusut kasus

ini lewat Kejaksaan Agung. Pemerintah menempuh langkah hukum

setelah melalui pertimbangan mendalam dan komprehensif sampai

akhirnya dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT), bukan hanya audit

reguler oleh BPKP. hasilnya ditemukan terjadi dugaan pelanggaran

ketentuan peraturan perundang-undangan yang merugikan keuangan

negara dan berpotensi akan terus merugikan keuangan

negara.Pemerintah telah dan akan tetap melakukan upaya-upaya

maksimal untuk menyelamatkan satelit orbit ini, untuk kepentingan

pertahanan negara.

(17/1) Kejaksaan Agung menyebut bahwa persetujuan pengadaan

proyek satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang diduga

terjadi tindak pidana korupsi tak diteken menteri menteri yang saat itu

menjabat. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana

Khusus Supardi mengatakan pengadaan tersebut dilakukan kuasa

pengguna anggaran (KPA) di bawah menteri. Ia menyebutkan bahwa

dalam pengadaan proyek yang berlangsung pada 2015 itu memang

terdapat MOU Menteri dengan sejumlah lembaga terkait. Namun

demikian, kontrak-kontrak di luar perjanjian itu diteken oleh pejabat

berwenang lain. Penyidik, kata Supardi, masih melakukan penelusuran

dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan

perjanjian pengadaan tersebut. Menurutnya, semua pihak akan dimintai

pertanggungjawabannya jika memang bersalah. Kejagung telah menyita

tiga kontainer dokumen dan 30 barang bukti elektonik usai

menggeledah tiga lokasi.