Page 26 - MONITORING ISU 17-23 JANUARI 2022

Isu 2

Perkembangan Kasus

Satelit Kemhan

Kronologis 5

(18/1) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung

Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan bahwa Tim Jaksa

Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak

Pidana Khusus Kejaksaan Agung mulai melakukan pemeriksaan

terhadap tiga orang saksi dari PT Dini Nusa Kusuma (DNK) yang

merupakan pemegang hak pengelolaan Filing Satelit Indonesia untuk

pengoperasian satelit.

(18/1) Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas

Gadjah Mada Zaenur Rohman mengatakan Kejaksaan Agung harus

belajar dari kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta

Westland (AW)-101 dalam menyidiki kasus pengadaan satelit. Kejagung

diminta serius mengungkap perkara korupsi yang melibatkan militer

aktif.

(19/1) Menkopolhukam Mahfud MD membenarkan ada arahan

Presiden Joko Widodo terkait pengadaan satelit di Kementerian

Pertahanan tahun 2015. Mahfud menjelaskan saat itu tanggal 4

Desember 2015 Presiden Jokowi menginstruksikan agar slot orbit 123

derajat bujur timur (BT) diselamatkan, namun tanpa melanggar aturan.

Menurut Mahfud sebelum Presiden memberi instruksi, pada 1

Desember 2015 sudah ada kontrak perusahaan terkait pengadaan

satelit. Lalu, Mahfud mengatakan Presiden Jokowi kembali

mengeluarkan arahan pada tanggal 13 Oktober 2017 agar Menko

Polhukam saat itu untuk menyelesaikan proyek satelit yang sudah

bermasalah. Meski sejak 2017 Presiden sudah mengarahkan agar

diselesaikan menurut aturan. Hasil audit BPKP adalah acuan legal. Harap

ikuti Kejagung untuk terus melangkah

(20/1) Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta

BPKP mengaudit proyek satelit. Pihak Kemenhan juga telah melakukan

audit secara internal