Page 33 - Modul Pelatihan Koperasi
P. 33
penerapan kepatuhan, kelembagaan, usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan.
Oleh karena itu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor
9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, maka pemeriksaan kesehatan koperasi
menggunakan standar yang sama dengan 1 (satu) kertas kerja pemeriksaan kesehatan
koperasi dan/atau penerapan sanksi, dengan output sehat, cukup sehat, dalam
pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.
Objek Pengawasan dibagi dalam 4 (empat) tingkat klasifikasi yaitu Klasifikasi
Usaha Koperasi (KUK) 1, 2, 3 dan 4. Pemeriksaan dilakukan oleh pejabat fungsional
pengawas koperasi. Dalam pelaksanaannya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
(JFPK) menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang
meliputi beberapa aspek, yaitu:
1. Apek Tata Kelola
Aspek Tata Kelola merupakan Sistem tata kelola koperasi yang baik, menuntut
dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola (Good Corporate
Governance) dalam proses manajerial koperasi . Dengan mengenal sekaligus
menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan koperasi
dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholder-
nya yaitu anggota koperasi tersebut (Pangestu, 2021: 148).
Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021
tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Aspek Tata kelola
yang dimaksud meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen, dengan
penjelasan sebagai berikut:
a. Prinsip Koperasi
Prinsip koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi
adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah koperasi. Selain
mempunyai peranan yang sangat penting dalam membedakan pola
pengelolaan organisasi koperasi, prinsip-prinsip ini juga memiliki peranan
yang sangat penting dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi.
Peranan tersebut dalam garis besarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan
33

