Page 43 - Modul Pelatihan Koperasi

berwenang. Ini berarti bahwa koperasi diakui secara resmi sebagai entitas

hukum yang terpisah dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang diatur
oleh undang-undang.

Legalitas koperasi sebagai badan hukum selama ini diatur oleh Undang-
undang. Adapun sejumlah peraturan tersebut:

a) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

b) PP 4/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

c) PP 17/1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
d) PP 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi
e) PP 33/98 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi

f) Kepmen Koperasi dan UKM 98/2004 tentang Notaris Pembuat Akta

Koperasi
g) Permen koperasi dan UKM 10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi

h) Permen Koperasi dan UKM 15/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi

i) Permen Koperasi dan UKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan

Pembinaan Perkoperasian
j) Kepmen 22/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Data Debitur

Koperasi Dalam Rangka Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam

Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi

Nasional.
Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15

Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi,
Penilaian indikator Legalitas Badan Hukum Koperasi didasarkan pada

hasil penelitian atas jawaban kuesioner dengan 3 pertanyaan. Untuk setiap
penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel dibawah ini:

43