Page 44 - Modul Pelatihan Koperasi

Tabel 2.10 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Legalitas Badan Hukum
Koperasi
Rasio (%) Nilai Kategori

76 < X ≤ 100 1 Sehat
51 < X ≤ 75 2 Cukup Sehat

26 < X ≤ 50 3 Kurang Sehat
0 < X ≤ 25 4 Tidak Sehat
Sumber: Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

2) Izin Usaha Simpan Pinjam

Izin usaha simpan pinjam adalah izin yang diberikan oleh otoritas atau
lembaga pemerintah setempat sesuai dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 yang berbunyi “Untuk memperoleh izin
usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi

Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri”
kepada sebuah lembaga atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan

usaha simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam adalah kegiatan yang

melibatkan penerimaan simpanan dari anggota atau nasabah dan
memberikan pinjaman kepada anggota atau nasabah dengan syarat-syarat

tertentu. Izin Usaha Simpan Pinjam adalah Izin Usaha adalah izin yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau

bupati/wali kota setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk
memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional

dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen (Republik Indonesia,

2018).
Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15

Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi,

44