Page 295 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

PIC
Unsur Pembinaan
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait Subbag/
dan Supervisi
Seksi
melakukan penyetoran dana Retur SP2D dari
Rekening RR
ke Kas Negara; (pasal 11 poin a)
6. Penyelesaian Berdasarkan Monitoring data OMSPAN pada KPPN agar - Peraturan Ditjen Perbendaharaan Pencairan
SP2D Void fitur Modul Bank, terdapat SP2D Void meningkatkan Nomor 5/PB/2019 Tentang Mekanisme dana dan
dikarenakan kesalahan backdate, sebagai ketelitian dalam Pembatalan Surat Perintah Pencairan Bank
berikut: melaksanakan Dana dan Surat Pengesahan pada
1. SP2D Nomor 191331404000010 tugasnya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
tanggal 25-09-2019 dan Invoice Nomor Neegara
00668T/999064/2019 tanggal 24-09-2019
2. SP2D Nomor 191331414000007 tanggal
25-09-2019 dan Invoice Nomor
00665T/999064/2019 tanggal 24-09-2019
3. SP2D Nomor 191331414000008 tanggal
25-09-2019 dan Invoice Nomor
00666T/999064/2019 tanggal 24-09-2019
4. SP2D Nomor 191331504000014 tanggal
01-08-2019 dan invoice nomor
00668T/414349/2019 tanggal 23-08-2019

7. Penatausahaan Keterlambatan penerbitan surat persetujuan Agar diselesaikan - PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Seksi MSKI
Surat Persetujuan tambahan uang persediaan. sesuai dengan Cara Pembayaran Dalam Rangka
TUP peraturan yang Pelaksanaan APBN.
berlaku, yaitu
Surat Permohonan Persetujuan Tambahan “disampaikan
Uang Persediaan (TUP) Satker Direktorat paling lambat 1
Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum (satu) hari kerja
(027210) Kementerian Dalam Negeri Nomor setelah surat
900/5819/POLPUM tanggal 28 Agustus 2019, pengajuan
disetujui oleh Kepala KPPN Jakarta IV permintaan TUP
dengan menerbitkan Surat No:S- diterima
5874/WPB.12/KP.0403/2019 tanggal 5
September 2019 sebesar Rp191.805.000,00 KPPN” (Pasal48;
ayat7)