Page 24 - BUKU SAKU RINTAN FADHILAH

BAB IX

PENGUKURAN NILAI TAMBAH PENDIDIKAN

Private Investment
M
enurut Mulyaputri & Kartika (2017) Investasi merupakan salah satu komponen
krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam ranah
investasi, tujuan utama adalah untuk meraih keuntungan yang signifikan di masa
depan. Prinsip ini juga relevan dalam sektor pendidikan. Pendanaan untuk pendidikan swasta
kini berkembang menjadi suatu bisnis yang dinamis. Investasi dalam pendidikan tidak hanya
terbatas pada kontribusi finansial, tetapi juga mencakup berbagai bentuk lainnya. Investor yang
berpengaruh dapat melakukan investasi secara langsung pada institusi pendidikan, usaha, atau
teknologi yang mendukung proses belajar mengajar, atau melalui perantara yang menyediakan
layanan bagi penyelenggara pendidikan. Pilihan ini ditentukan oleh tujuan, risiko, dan dampak
yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, investasi di sektor pendidikan mencakup
berbagai bentuk, termasuk penyediaan infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya
manusia, serta teknologi yang mendukung pendidikan. Namun, investasi swasta juga
mengandung risiko, seperti kemungkinan terjadinya komersialisasi dalam pendidikan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat 1
menegaskan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, Pasal 55 ayat 3 dari undang-undang yang sama
juga menekankan bahwa pendanaan berbasis masyarakat dapat berasal dari penyelenggara
pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan sumber lainnya.

Sosial Investment
I
nvestasi sosial dalam sektor pendidikan memiliki tujuan utama untuk memberikan dampak
positif yang luas bagi masyarakat, dengan penekanan pada peningkatan keadilan,
aksesibilitas, kualitas pendidikan, serta pengembangan masyarakat secara keseluruhan.
Sumber dana untuk investasi ini dapat berasal dari pemerintah, organisasi nirlaba, filantropi,
atau kombinasi dari ketiganya. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran
untuk pelatihan guru, peningkatan fasilitas sekolah, atau penyediaan buku dan alat belajar di
daerah terpencil. Di sisi lain, organisasi nirlaba dan filantropi dapat mendanai berbagai program
pendidikan, seperti pembangunan perpustakaan, pemberian beasiswa kepada siswa yang
kurang mampu, atau pelatihan keterampilan bagi para pengajar. Bentuk investasi ini sangat
bervariasi, mulai dari pembangunan sekolah di daerah terpencil, pemberian beasiswa, hingga
dukungan terhadap kebijakan pendidikan yang inklusif. Pembangunan sekolah di wilayah
terpencil bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan, sedangkan beasiswa
membantu siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Fokus dari
investasi ini adalah menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, memastikan bahwa setiap
individu memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, serta mendorong
pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Sebagai ilustrasi, pemerintah dapat
mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah di
daerah terpencil, sementara donasi dari filantropi dapat digunakan untuk membangun
perpustakaan di daerah yang kurang berkembang.

19