Page 53 - Kelas 12 Hindu BS press

dan sebagainya. Semuanya merupakan hukum agama, ini berarti hukum Adat
sebagian besar adalah hukum agama, yakni hukum adat itu sebagian besar
adalah hukum agama Hindu (Pudja, 1997:34-35).

Dalam prakteknya di tengah masyarakat memang tampak gejala yang bertautan
antara hukum Hindu dengan Hukum Adat. Kitab-kitab Hukum Hindu dalam
bentuk kompilasi seperti; Adigama, Agama, Kutaragama, Purwadigama dan
Kutara Manawa, memang amat sering dijadikan sumber penyusunan Hukum
Adat. Hanya transfer ke dalam Hukum Adat tidak dilakukan sepenuhnya,
karena tidak semua materi dalam hukum Hindu tersebut sesuai dengan situasi,
kondisi dan kebutuhan masyarakat. Di sini para tetua adat sangat berperan
sebagai tokoh yang bertugas khusus menyaring nilai-nilai hukum Hindu untuk
diselaraskan kebutuhannya sesuai dengan sistem sosial yang berkembang di
lingkungan sekitarnya.

Hukum adat menduduki orbit yang sentral dan telah berperan dominan dalam
suatu lingkungan budaya tertentu, yakni lingkungan masyarakat adat yang
mendukungnya. Konsekuensi dari peran yang dominan itu menjadikan hukum
Adat semakin mengakar dan melembaga dalam interaksi sosial masyarakatnya,
dalam arti bahwa kepatuhan masyarakat terhadap Hukum Adat tersebut tidak
dapat dibantahkan.
Konsekuensi lainnya adalah membawa akibat yang sangat fatal, dimana mulai
muncul tokoh-tokoh hukum adat yang tidak lagi menerima anggapan bahwa
hukum adat bersumber kepada hukum Hindu, berkesempatan mengemukakan
hasil penelitiannya. Gde Pudja lebih jauh mengemukakan, ”Hukum Hindu-
lah yang merupakan sumber dasar dari Adat di Indonesia terutama di daerah-
daerah dimana pengaruh Hindu itu sangat besar. Untuk daerah Bali dan
Lombok, pembuktian itu tidaklah begitu sulit, karena seluruh pola pemikiran
dan tata kehidupan masyarakat yang beragama Hindu, tetap mendasarkan
pada ajaran-ajaran agama Hindu yang mereka yakini (Pudja, 19977:192).
Menurut Soerjono Soerkarto, mengemukakan bahwa hukum Adat bersumber
dari perkembangan perilaku yang berproses melalui cara, kebiasaan, tata
kelakuan, dan adat istiadat, baru kemudian menjadi hukum adat, akan
semakin mempertegas mengenai pembuktian adanya hukum Hindu menjiwai
hukum adat. Namun kerangka teori ini akan melahirkan adat murni, karena ia
bersumberkan kepada perilaku menjadi manusia, baik personal maupun umum.
Dalam proses menjadikan kebiasaan, tata dan adat-istiadat, kitab Dharmasastra
atau hukum Hindu sedikit banyak memberi pengaruh, berhubung kebiasaan,
tata kelakuan dan adat istiadat itu dibatasi oleh suatu norma-norma sosial dan
norma-norma agama yang besumber langsung dari Wahyu Tuhan. Hukum
Hindu dalam pembahasan dimuka dinyatakan berdasarkan pada Åta.

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 43