Page 21 - Monitoring Isu nasional periode 22-26 Agustus 2022

Isu 1 Presiden Minta Gebuk Mafia Tanah

(9/8) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Ida
Nurlinda mengatakan, permasalahan hukum agraria, seperti maraknya kasus mafia
tanah, salah satunya disebabkan peraturan yang saling tumpang tindih. Pada 2021,
Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerintah
yang berkaitan dengan agraria sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.
Sayangnya, ada ketidakselarasan peraturan agraria pasca UU Cipta Kerja tersebut
keluar. Apalagi ada Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2021 tidak
menyebutkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar rujukan.
(15/8) Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan, selain tidak terwujudnya
kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, mafia tanah juga dapat
menghambat pembangunan. Di samping itu, bisa berdampak pula terhada para
pelaku usaha atau investor yang telah menanamkan modal untuk berinvestasi di
Indonesia. Pihaknya mengaku terus melakukan kerja sama dengan kepolisian,
pemerintah daerah, kejaksaan untuk melakukan operasi terhadap mafia tanah
tersebut. Pemberantasan mafia tanah dapat berjalan dengan baik dengan
memperkuat empat pilar. Antara lain Kementerian ATR/BPN, APH, badan peradilan,
dan pemerintah daerah. Kementerian ATR/BPN juga memperbaiki administrasi
pertanahan untuk meminimalkan sengketa dan konflik serta mempersempit ruang
gerak mafia tanah.
Para mafia tanah bahkan melibatkan oknum ATR BPN, PPAT, maupun aparat desa,
dengan cara memalsukan dokumen atas hak. Modus lainnya adalah memalsukan
kependudukan, mencari legalitas di pengadilan, kolusi dengan oknum aparat untuk
mendapatkan legalitas, dan jual beli tanah yang tidak dikuasai secara fisik.
Kemudian, penggelapan dan penipuan korporasi serta pemalsuan kuasa
pengurusan hak atas tanah.

(22/8) Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
Riyanta meminta Kementerian ATR/BPN memperbaiki administrasi pertanahan
untuk meminimalisir sengketa dan konflik, serta mempersempit ruang gerak mafia
tanah. Pertama dengan menegakkan disiplin di tubuh BPN.
(22/8) Presiden Jokowi memaparkan, konflik tanah marak terjadi karena rakyat
belum memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, presiden memerintahkan Menteri
ATR/BPN mempercepat sertifikat tanah dan memberantas mafia tanah.

19