Page 25 - Monitoring Isu nasional periode 22-26 Agustus 2022

Isu 4 Pemerintah Genjot Transformasi Digital
Pengadaan Barang dan Jasa

(27/8) - Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai
Percepatan Program Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa, di Istana
Merdeka, Jakarta, Kamis (25/08/2022). Dalam Ratas tsb, Presiden memerintahkan
kepada LKPP untuk menyederhanakan proses pendaftaran e-katalog. Kepala LKPP
Azwar Anas menyampaikan, pihaknya telah menyederhanakan penayangan
produk di e-Katalog, dari delapan proses menjadi dua proses. Ini memicu
peningkatan signifikan produk yang ada di e-Katalog, dari 52 ribu menjadi 600 ribu
produk dalam satu tahun. LKPP telah memotong mata rantai yang panjang dari
proses tayang produk. Dulu perlu delapan proses, sekarang tinggal dua proses saja,
setelah kami bertemu dengan vendor-vendor dan digital marketplace, sehingga
sangat market friendly.
Kedua, Presiden meminta agar jajaran terkait untuk meningkatkan e-Katalog lokal
sehingga semakin banyak produk lokal yang masuk ke dalam sistem pengadaan
barang dan jasa.
Ketiga, Presiden meminta sistem pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi.
Terkait arahan tersebut, Azwar Anas menyampaikan bahwa LKPP bersama
kementerian terkait mulai dari Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi, hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah bekerja sama
untuk mengintegrasikan sistem yang ada.
Sekarang sistem keuangan di Kementerian Keuangan namanya SAKTI (Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)
yang ada di Depdagri dan SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) ini
terintegrasi sekarang. Sehingga dengan begitu, solusi termasuk kartu kredit
pemerintah akan bisa jalan. Dengan kartu kredit pemerintah ini ke depan akan lebih
mudah untuk membayar UMKM di daerah, demikian disampaikan Azwar Anas.
Keempat, pemerintah juga memprioritaskan produk dalam negeri. Presiden,
meminta dilakukan pembekuan akses bagi produk impor yang telah mampu
diproduksi di dalam negeri. Kepala LKPP sampaikan sekarang sudah ada 13.600
produk impor yang sudah ada substitusinya telah kita bekukan alias tidak bisa dibeli
di e-Katalog. Ini trennya ke depan akan meningkat karena sistem kami, nanti yang
blockchain dan big data-nya ini akan segera selesai.
Selain itu, lanjut Kepala LKPP, pihaknya juga mendorong konsolidasi pengadaan
yang dilakukan di berbagai instansi pemerintah agar menjadi lebih efisien dan
menghemat pengeluaran negara.
Terakhir, pemerintah juga terus mendorong peningkatan belanja produk dalam
negeri melalui mekanisme pemberian reward and punishment.

23